Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Oleh: Rina Kastori, Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Pada masa kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu.

Masalah-masalah tersebut, antara lain permasalah inflasi dan blokade laut. Berikut penjelasannya: 

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi). Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali.

Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil.

Untuk penanggulangan inflasi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal, di antaranya: 

• Melakukan pinjaman nasional 

Pinjaman nasional adalah salah satu kebijakan yang dicetuskan Menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Hal ini didukung dengan adanya Bank Tabungan Pos yang dibentuk pemerintah yang berguna untuk menyalurkan pinjaman. 

• Mata Uang ORI 

Meski sudah merdeka, ternyata Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Akhirnya pada 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). 

Mata Uang ORI kemudian mengganti mata uang Jepang dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Seribu mata uang Jepang bernilai satu rupiah ORI. 

• Membentuk Bank Negara Indonesia (BNI)

Meski telah memiliki mata uang sendiri, ternyata masih ada permasalahan ekonomi. Karena peredaran ORI yang tidak terkendali. 

Sehingga pemerintah Indonesia mulai mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Indonesia. 

Pada tanggal 1 November 1946 terbentuklah Bank Negara Indonesia sebagai bank induk. Tugas utamanya adalah melaksanakan koordinasi dalam bidang ekonomi keungan dan mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. 

Blokade laut 

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia.

Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.

Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut:

• Melakukan diplomasi ke India

Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton.

Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.

Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.

• Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri 

Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Tranding Coperation (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintah.

BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang- barang ekspor seperti gula, teh, dan karet.

Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya.

Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor.

Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

Suka baca tulisan-tulisan seperti ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dengan mengisi survei Manfaat Kolom Skola