3 Alasan yang Membuat Angka Kematian Akibat Corona di Jepang Rendah

Social conformity adalah permintaan dari pemerintah untuk menghindari keramaian, kontak dekat secara fisik denagn orang lain, dan menghindari tempat tertutup.

"Tapi memang orang Jepang itu jarang kontak fisik dekat, apalagi salaman dan cium pipi kanan-cium pipi kiri (cipika cipiki). Jadi memang sudah budaya mereka, jadi pemimpinnya meminta lebih untuk hindari keramaian dan juga tempat tertutup," kata Firman.

Pemerintah Jepang memang tidak membuat aturan atau larangan secara tertulis dan saklek kepada masyarakatnya, tetapi hanya imbauan.

Meski pemerintah "hanya" mengimbau, pada dasarnya masyarakat Jepang memiliki kebiasaan untuk selalu menerapkan imbauan pemerintah. Mereka disiplin dan tidak melanggar imbauan tersebut.

Baca juga: Wabah Corona, Ini Cara Korea Selatan Cegah Penimbunan Masker

3. Kebijakan pemimpin daerah

Sejak wabah Covid-19 ditetapkan sebagai kasus darurat di Jepang, pemerintah daerahnya memiliki kewenangan dan hak penuh untuk memiliki kebijakan lain yang dapat membantu penanganan Covid-19.

"Ada penguatan kapasitas lokal pemerintah di sana (Jepang). Ada iconic leadership baru. Itu tidak masalah," kata Firman.

Untuk diketahui, hanya ada tujuh wilayah yang ditetapkan Jepang sebagai wilayah yang berstatus darurat.

Namun pemimpin dari wilayah lain, diperkenankan untuk menetapkan kebijakan yang terbaik di wilayahnya sesuai kondisi wilayah masing-masing, bahkan setara dengan kebijakan status darurat sekalipun.

"Menurut saya, suara yang didengarkan itu adalah pemerintah lokal daripada suara pemerintah pusat. Gubernurnya lebih dipercaya dan didengar oleh warga daerahnya masing-masing," jelas dia.