5 Pesan Komunitas Peduli Iklim untuk Jokowi Sebelum Hadiri COP26

KOMPAS.com - Komunitas Peduli Krisis Iklim yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, menyampaikan pesan dan mengajak Presiden Joko Widodo untuk bersama mencegah darurat emisi di Indonesia, yang jelas akan berisiko bahaya untuk masyarakat tanah air ini.

Komunitas Peduli Krisis Iklim adalah kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap penanggulangan ancaman krisis iklim. 

Komunitas ini bertujuan mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan akses masyarakat yang berkelanjutan terhadap hak-hak atas lingkungan. 

Bukti krisis iklim di Indonesia telah terjadi

Para pembicara dalam kesempatan itu sepakat mengatakan bahwa krisis iklim di depan mata.

Contohnya, sejak 2 tahun lalu cuaca ekstrem dan pandemi Covid-19 menjadi hantaman ganda bagi jutaan warga berbagai benua. 

Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), 2020 menjadi satu dari tiga tahun terhangat yang pernah tercatat, meski La Nina yang dingin sedang berlangsung. 

Lebih dari 30 juta orang menyingkir akibat peristiwa bencana yang dipicu cuaca buruk. 

Sementara di Indonesia sendiri, sekitar 6,3 juta penduduk mengungsi karena terdampak bencana hidrometeorologi seperti hujan, banjir, atau tanah longsor. 

Suhu rata-rata global tahun lalu 1,2 derajat Celsius lebih tinggi ketimbang era pra-industri (1850–1900). 

Padahal, sesuai target bersama, dunia ingin menghindar dari kenaikan temperatur hingga 1,5 derajat Celsius sembari membidik Net Zero Emission (NZE) pada 2060 demi mengurangi dampak perubahan iklim.

Jika kenaikan temperatur atau suhu rata-rata bumi tidak bisa ditekan kenaikannya, atau pada kondisi terburuknya naik hingga mencapai 3 derajat Celsius, maka seperti hasil studi yang disampaikan oleh Climate Central menunjukkan ada sekitar 184 ikonik dunia yang diprediksi akan tenggelam.

Sepuluh di antaranya adalah:

• Burj Khalifa (Uni Emirat Arab),
• Gedung Opera Sydney (Australia),
• Lalbagh Fort (Bangladesh),
• Gereja St Nicholaos Piraeus (Yunani),
• Pusat Luang Angkasa HR Macmillan (Kanada),
• Musem Sains Kota Nagoya (Jepang),
• Istana Perdamaian (Belanda),
• Jalan Washingthon (Amerika Serikat),
• Istana Buckhingham (Inggris Raya),
• Pusat Kota Honolulu (Hawaii). 

Dalam konteks pencegahan meningkatkan suhu permukaan bumi yang erat berakitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca ini, Indonesia berperan penting untuk ikut mengerem peningkatan suhu bumi. 

Sebagai negara dengan tutupan hutan tropis luas, Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya yang bakal menentukan arah untuk menghadapi krisis iklim. 

Misi sedemikian dapat dirintis pada 31 Oktober–12 November 2021 dalam acara UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ke-26 yang bakal digelar di Glasgow, Skotlandia. 

COP26, sebagai bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), merupakan forum tingkat tinggi signifikan bagi 197 negara untuk membahas perubahan iklim global dan rencana menghindari Krisis Iklim. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir di sana.

Para pembicara meminta dan berpesan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia bisa mengambil peran penting dalam ajang konferensi iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, untuk mengerem dampak krisis iklim. 

Namun, perlu langkah-langkah konkret yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dalam pengelolaan hutan, sampah, energi, hingga perekonomian.

Pesan Komunitas Peduli Krisis Iklim untuk Jokowi

Komunitas Peduli Krisis Iklim dalam perkara ini meminta beberapa hal kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya, seperti berikut.

1. Pastikan arah pembangunan ekonomi hijau

Komunitas Peduli Krisis Iklim meminta Jokowi untuk memastikan arah pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, berkeadilan, berorientasi pada pertumbuhan kesejahteraan, dan responsif terhadap Krisis Iklim, melalui pemenuhan ambisi Net Zero Emission lebih cepat dari 2060 melalui peta jalan yang jelas dan terukur.

Peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Chenny Wongkar mengatakan, rencana pembangunan harus hijau, adil, dan seimbang. 

Tidak hanya memburu pertumbuhan, tapi pun mesti bertumpu pada kesejahteraan bersama serta kesadaran menjaga lingkungan.

“Pembangunan semacam ini harus mengedepankan jaminan bahwa kondisi lingkungan hidup tetap terjaga, menunjang kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi krisis iklim,” kata Chenny dalam konferensi pers Peduli Iklim: Pesan Iklim Untuk Presiden Joko Widodo, Rabu (27/10/2021).

2. Pastikan transisi energi terbarukan 

Permintaan berikutnya adalah memastikan peralihan segera dari sumber energi berbasis fosil seperti batu bara dan turunannya menuju energi terbarukan, dengan kebijakan transisi energi yang inklusif, terdesentralisasi, terukur, dan berkeadilan.

Program Manager Energy Transformation, Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo mengatakan, jika transisi energi hanya dilakukan pada sumber energi tak terbarukan seperti batu bara cair atau gas, peralihan menuju energi terbarukan sesungguhnya malah akan terhambat.  

“Indonesia perlu transisi secara menyeluruh dari sumber energi berbasis fosil ke energi bersih dan terbarukan,” ujar Deon.

3. Pastikan perlindungan ekosistem alam nusantara

Memastikan penguatan upaya perlindungan ekosistem alam, termasuk menghentikan alih guna lahan yang tidak selaras dengan aspirasi Indonesia mencapai Net Zero Emission lebih cepat dari 2060. 

Salma Zakiyah, dari Program Hutan dan Iklim, Yayasan Madani Berkelanjutan dalam kesempatan yang sama berpendapat, dalam perang melawan krisis iklim, kunci kemenangan bisa diraih dengan melindungi dan memulihkan ekosistem alam.

“Ekosistem gambut, hutan, mangrove, dan laut adalah penyerap karbon yang luar biasa dan vital dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim,” ujarnya.

4. Ciptakan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan

Berikutnya, Komunitas Peduli Krisis Iklim juga meminta agar pemerintahan Joko Widodo memastikan pengelolaan sampah yang menyeluruh, mulai dari pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 

Koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, Yobel Novian Putra mengatakan, target NZE alias nol emisi pun perlu didorong dari sektor sampah. 

Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan secara menyeluruh sejak dari produksi hingga konsumsi. 

“Jika hanya fokus pada hilir, tak akan menyelesaikan masalah,” tegasnya. 

5. Investasi hijau

Brurce Mecca, analis Climate Policy Initiative (CPI) mengatakan, banyak anggaran yang beralih ke sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Alhasil, anggaran iklim tidak menjadi prioritas. 

“Tantangannya, jangan sampai pergeseran ini terjadi untuk jangka panjang. Anggaran jangka panjang tetap difokuskan untuk ekonomi hijau,” kata dia.  

Sehingga, konsen perhatian berikutnya yang harus dipastikan oleh pemerintahan dalam meminimalisir risiko dampak bencana akibat krisis iklim adalah memastikan Indonesia menjadi negara tuuan investasi yang inklusif.

Tidak hanya itu, jadikan Indonesia negara yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperbesar insentif aliran pendanaan hijau dan disinsentif pendanaan kotor.