Ini Saran Epidemiolog jika Sekolah Tatap Muka Tetap Dimulai Juli 2021

KOMPAS.com- Pembelajaran tatap muka sepertinya akan tetap berjalan sesuai rencana pemerintah. Epidemiolog memberikan sejumlah saran sebelum sekolah tatap muka dimulai Juli 2021 mendatang.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim telah mengumumkan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah akan digelar kembali.

Kendati demikian, ahli menilai bahwa untuk saat ini, kegiatan tersebut masih belum layak dilakukan, mengingat kondisi pandemi dan kasus Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi.

Epidemilog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo mengungkapkan bahwa Positivity Rate nasional saat ini lebih dari 20 persen.

"Saat ini, Positivity Rate nasional masih di atas 20 persen, Very High Incidence, selama berminggu-minggu," ungkap Windhu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/6/2021).

Kondisi ini, artinya, sangat berisiko, sehingga ada kecenderungan kasus Covid-19 meningkat.

Sebelum Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas atau sekolah tatap muka digelar kembali, Windhu mengungkapkan pentingnya evaluasi atau assessment epidemiologis Covid-19 lebih dulu.

"Paling tidak, 2 minggu sebelum rencana PTM terbuka," kata Windhu.

Dengan assessment epidemiologis tersebut, kata Windhu, harus dipastikan bahwa kondisi epidemiologi dari pandemi Covid-19 ini sudah tidak berisiko tinggi.

Windhu menambahkan apabila rencana PTM Terbatas akan dilakukan pada Juli 2021, maka di awal Juli 2021, kondisi epidemiologi harus sudah dalam risiko rendah.

Salah satu indikator untuk menilai kondisi epidemiologi ini adalah Positivity Rate dari data tes PCR, dan bukan berdasarkan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen.

Windhu menjelaskan Positivity Rate harus di bawah 5 persen, secara konsisten berturut-turut selama 14 hari. Sayangnya, Positivity Rate nasional masih sangat tinggi, di atas 20 persen.

Jika sekolah tatap muka tetap harus dilaksanakan, tentu dengan kondisi saat ini, kata Windhu, risiko penularan Covid-19 masih akan membayangi.

Sebab, menurut Windhu, risiko penularan Covid-19 yang tertinggi adalah saat perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Terutama bagi pelajar yang menggunakan transportasi umum.

"Korban paling berisiko, sebetulnya bukan si siswa, karena mereka berusia muda, yang mana relatif lebih baik daya tahan atau imunitas tubuhnya, dibandingkan dengan mereka yang lebih dewasa dan lansia, apalagi yang punya komorbid," jelas Windhu perihal kemungkinan dampak sekolah tatap muka dibuka.

Syarat epidemiologi sebelum PTM digelar

Sebelum Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas diaktifkan, Windhu mengungkapkan, pentingnya dilakukan profiling atau pemetaan risiko terhadap kelompok-kelompok rentan dalam keluarga, di antaranya dengan syarat sebagai berikut.

• Siswa, yang mempunyai anggota keluarga di rumah dengan lansia (> 60 th) dan anggota keluarga dengan komorbid yang belum memperoleh vaksinasi Covid-19 lengkap dua dosis, tidak boleh hadir di sekolah.
• Guru dan tenaga kependidikan yang lansia, dan belum memperoleh vaksinasi Covid-19 dua dosis, tidak boleh berada di sekolah.

Selain pemetaan kelompok berisiko dalam keluarga, maka persiapan lain juga harus dilakukan dengan matang, di antaranya sebagai berikut.

1. Infrastruktur

2. Standar Operating Procedure (SOP)

• SOP yang disusun oleh dinas pendidikan dan kebudayaan setempat (bersama dengan pihak sekolah)
• Tidak boleh ada makan-minum selama di sekolah, kantin tidak boleh dibuka
• Tidak boleh ada sentuhan apa pun antar orang, jarak terus dijaga
• Durasi pembelajaran harus singkat, maksimum 4 jam sehari untuk level SMP/SMA, untuk SD cukup 3 jam, untuk PAUD cukup 1-1,5 jam per hari
• Hari masuk maksimum 3 hari dalam seminggu untuk SD/SMP/SMA, dan 2 hari dalam seminggu untuk PAUD.

3. Peralatan protokol kesehatan

• Peralatan pengukur suhu tubuh (thermogun)
• Hand sanitizer, sabun, air mengalir, dan disinfektan harus selalu tersedia dan digunakan sesuai protokol.

Windhu menambahkan dalam pelaksanaan SOP saat sekolah tatap muka dimulai, maka harus disupervisi dan diawasi oleh dinas pendidikan dan kebudayaan setempat. Apabila ada pelanggaran harus ada sanksi, dari sanksi administratif sampai penutupan sekolah untuk sementara.