Ancaman Gentrifikasi di Balik Wacana Bangun 40 Kota Selevel Jakarta

Kehadiran penduduk berpenghasilan tinggi dapat mendorong kenaikan harga properti. Di kota-kota besar dan kaya, nilai tanah menjadi elemen utama dari harga properti.

Gentrifikasi juga membuka peluang penggunaan alternatif properti, yang dapat meningkatkan nilai properti.

Namun, tidak semua properti dapat diadaptasi untuk penggunaan alternatif, dan pembatasan regulasi pembangunan dapat membuat nilai tanah menjadi sangat mahal.

Misalnya, bangunan bekas pabrik yang terletak di dekat pusat kota dapat diubah menjadi apartemen mewah. Atau, kawasan pemukiman yang terletak di dekat transportasi umum dapat diubah menjadi kawasan komersial.

Meskipun penduduk yang memiliki properti bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga rumah, penyewa seringkali merasa menjadi pihak yang paling dirugikan.

Harga sewa yang melambung tinggi dapat membuat mereka kesulitan membayar, dan ini seringkali dianggap sebagai dampak buruk gentrifikasi.

Namun, gentrifikasi juga membawa manfaat bagi penyewa secara tidak langsung. Kehadiran aktivitas ekonomi baru yang bersaing untuk penggunaan properti juga bersaing untuk tenaga kerja kota.

Akibatnya, kegiatan ekonomi baru tersebut dapat meningkatkan upah atau mengurangi tingkat pengangguran.

Perubahan sosial budaya

Dari perspektif lain, gentrifikasi juga dapat menyebabkan perubahan sosial budaya di kawasan tersebut.

Masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan tersebut dapat merasa terasing karena perbedaan gaya hidup dengan masyarakat baru yang tinggal di kawasan tersebut.

Selain itu, gentrifikasi juga dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas. Hal ini terjadi karena masyarakat berpenghasilan rendah kian sulit berkompetisi dengan pendatang baru yang memiliki kapasitas jauh lebih baik.

Untuk menghindari dampak negatif gentrifikasi, siapapun yang pada akhirnya memenangkan pemilu dan menjalankan roda pemerintahan harus memiliki rencana matang jika merealisasikan pembangunan 40 kota baru tersebut.

Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan kota baru dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks ini, solusi yang sering kali diusulkan adalah pengembangan sektor properti melalui deregulasi konstruksi.