Ancaman Gentrifikasi di Balik Wacana Bangun 40 Kota Selevel Jakarta

Sebagian pihak mendukung rencana tersebut, sedangkan sebagian pihak lainnya menilai rencana tersebut tidak realistis.

Pihak pendukung berpendapat rencana tersebut merupakan langkah tepat untuk mengatasi masalah perkotaan di Indonesia. Jika direalisasikan, mereka menganggap dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pihak kontra berpendapat rencana tersebut terlalu ambisius dan tidak realistis. Wacana itu akan menghabiskan anggaran besar dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu lima tahun.

Terlepas dari pro dan kontra, rencana pembangunan 40 kota baru tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya gentrifikasi.

Gentrifikasi adalah proses perubahan suatu kawasan perkotaan yang semula dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kawasan elite.

Sangat jelas rencana pembangunan 40 kota baru bisa menjadi faktor pemicu terjadinya gentrifikasi.

Hal ini karena pembangunan kota baru akan menarik minat investor untuk berinvestasi di bidang properti. Investor biasanya akan membangun properti mewah yang diperuntukkan masyarakat kelas menengah ke atas.

Gentrifikasi, meskipun seringkali disalahartikan sebagai “monster kota” yang merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, sebenarnya memiliki dampak ekonomi lebih kompleks.

Dalam konteks ketegangan antara kelas atas dan bawah, gentrifikasi diartikan sebagai proses perlahan penggusuran penduduk asli di suatu wilayah oleh mereka yang memiliki daya beli lebih tinggi.

Namun, perspektif ini tidak selalu mencerminkan deskripsi yang sebenarnya terkait gentrifikasi.

Sebab, di samping hingar bingar kemewahan perkotaan yang menarik sebagian besar masyarakat untuk mengadu nasib di perkotaan, pada akhirnya gentrifikasi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, di antaranya:

Peningkatan harga properti

Gentrifikasi dapat menyebabkan kenaikan harga properti di kawasan tersebut. Hal ini dapat membuat masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan tersebut tergusur.

Harga properti di suatu wilayah sebagian besar tergantung pada produktivitas penduduknya. Semakin produktif penduduk, semakin mahal harga rumah.

Kehadiran penduduk berpenghasilan tinggi dapat mendorong kenaikan harga properti. Di kota-kota besar dan kaya, nilai tanah menjadi elemen utama dari harga properti.

Gentrifikasi juga membuka peluang penggunaan alternatif properti, yang dapat meningkatkan nilai properti.

Namun, tidak semua properti dapat diadaptasi untuk penggunaan alternatif, dan pembatasan regulasi pembangunan dapat membuat nilai tanah menjadi sangat mahal.

Misalnya, bangunan bekas pabrik yang terletak di dekat pusat kota dapat diubah menjadi apartemen mewah. Atau, kawasan pemukiman yang terletak di dekat transportasi umum dapat diubah menjadi kawasan komersial.

Meskipun penduduk yang memiliki properti bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga rumah, penyewa seringkali merasa menjadi pihak yang paling dirugikan.

Harga sewa yang melambung tinggi dapat membuat mereka kesulitan membayar, dan ini seringkali dianggap sebagai dampak buruk gentrifikasi.

Namun, gentrifikasi juga membawa manfaat bagi penyewa secara tidak langsung. Kehadiran aktivitas ekonomi baru yang bersaing untuk penggunaan properti juga bersaing untuk tenaga kerja kota.

Akibatnya, kegiatan ekonomi baru tersebut dapat meningkatkan upah atau mengurangi tingkat pengangguran.

Perubahan sosial budaya

Dari perspektif lain, gentrifikasi juga dapat menyebabkan perubahan sosial budaya di kawasan tersebut.

Masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan tersebut dapat merasa terasing karena perbedaan gaya hidup dengan masyarakat baru yang tinggal di kawasan tersebut.

Selain itu, gentrifikasi juga dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas. Hal ini terjadi karena masyarakat berpenghasilan rendah kian sulit berkompetisi dengan pendatang baru yang memiliki kapasitas jauh lebih baik.

Untuk menghindari dampak negatif gentrifikasi, siapapun yang pada akhirnya memenangkan pemilu dan menjalankan roda pemerintahan harus memiliki rencana matang jika merealisasikan pembangunan 40 kota baru tersebut.

Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan kota baru dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks ini, solusi yang sering kali diusulkan adalah pengembangan sektor properti melalui deregulasi konstruksi.

Dengan cara ini, pasokan perumahan dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan, sehingga membantu menstabilkan harga sewa.

Deregulasi ini, bagaimanapun, perlu diimbangi dengan perhatian terhadap konsekuensi sosial, termasuk potensi pengusiran penduduk lokal.

Penting untuk diingat bahwa gentrifikasi di satu sisi dapat membawa manfaat ekonomi yang lebih luas. Peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah gentrifikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan tingkat upah.

Oleh karena itu, fokus pada perdebatan mengenai gentrifikasi seharusnya juga mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial.

Selain itu, perumusan kebijakan yang bijaksana seharusnya bisa menyelesaikan masalah dalam konteks lokal yang terus menjadi ranah konflik antara investor dan penduduk lokal.

Memang tidak ada solusi tunggal yang menguntungkan semua pihak, sehingga pendekatan fleksibel perlu diadopsi agar dapat mempertahankan keberagaman dan keberlanjutan komunitas.

Perlu diingat, gentrifikasi bukanlah fenomena hitam-putih, dan perspektif yang matang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua sisi masalah.

Perumahan terjangkau penting untuk kelangsungan hidup komunitas, tetapi solusi terhadap gentrifikasi seharusnya melibatkan strategi komprehensif dan seimbang untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari rencana bangun 40 kota selevel Jakarta dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.