Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Eng. IB Ilham Malik
Dosen Prodi Perencanaan Wilayah & Kota ITERA

Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA. Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi

IKN dan Logika "Jangan Meninggalkan Masalah" Jakarta

Kompas.com - 13/12/2023, 10:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Namun memang benar, IKN tidak bisa terus menerus disubsidi oleh pemerintah. Jika itu yang terjadi, maka tentu bukan menjadi laboratorium baru.

Arah pengembangan kota kedepan adalah private city atau kota swasta. Sebab kota-kota yang ada saat ini adalah kota yang dibangun oleh swasta dengan model terencana dan tidak terencana.

Kebanyakan kota lama adalah kota swasta yang tidak terencana. Karena rencana penataan kota muncul, setelah kota tersebut ada sejak lama.

Adapun kota baru yang sudah dijalankan dengan logika kota swasta adalah kota-kota permukiman skala besar yang dibangun oleh berbagai pengembang permukiman selama ini seperti BSD, Kota Baru Parahyangan, Meikarta, atau yang lainnya yang serupa dengannya. Dan ini adalah contoh kota yang terbangun dengan rencana.

Jadi, dalam jangka dekat ini, saya melihat, OIKN sedang bergerak untuk menyerahkan pengembangannya pada swasta.

OIKN fokus pada peletakan dasar sarana dan prasarana. Serta menyiapkan beragam konsep masa depan dan kelengkapan rencana aksinya, dengan memilah mana menjadi domain pemerintah dan mana domain swasta.

Sehingga dengan sendirinya, pada 2024 dan setelahnya, akan menjadi titik henti “intervensi” jor-joran pemerintah dalam pembangunan kota.

Kota Nusantara nanti akan dinamis tumbuh melalui interaksi yang normal. Dan akan meng-kota dalam jangka waktu lama atau sangat lama.

Jika diteruskan, dibangun seperti sekarang, dengan dana besar dari APBN, maka ruh kota di IKN tidak akan muncul dan tumbuh berkembang. Sebab, ruh “kota pemerintah” memang berbeda.

Ada prinsip yang harus kita ingat bahwa kehidupan kota haruslah kehidupan transaksional yang terkendali.

Sementara ruh tata kelola kota pemerintah bisa jadi sebaliknya, yaitu pengendalian yang transaksional. Ini suatu hal yang harus kita cegah agar tidak terjadi di negeri kita.

Karena itu, kota swasta menjadi tampak rapi tertata sebab semua transaksional satu sama lain. Sehingga ketika ada masalah pada ketidaknyamanan satu hal terhadap hal lain, akan menimbulkan riak, dan ini yang dicegah dalam pembangunan kota swasta.

Sebab riak ini selalu bernilai rupiah, sehingga kehati-hatian dalam merencanakan kota swasta dan mengimplementasikannya, menjadi hal yang sangat penting.

Tapi bisa jadi, inilah ruh kota. Kota memang transaksional terkendali. Bukan kota yang pengendalian transaksional. Kota masa depan mengarah kesana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com