IKN dan Logika "Jangan Meninggalkan Masalah" Jakarta

Dalam konsep perencanaan wilayah dan kota, setiap perencana “dilarang” untuk meninggalkan masalah.

Tujuan pembelajaran dalam setiap Program Studi Urban & Regional Planning adalah menyelesaikan masalah dan mencegah masalah baru muncul (setidaknya muncul dalam skala yang membahayakan keberlangsungan hidup para mahluk).

Tentu konsep ini bagus dalam bayangan, namun dalam interaksi ruang wilayah, tidaklah demikian yang terjadi.

Setiap ada masalah pada kota eksisting yang sudah ada sekarang ini, harus dapat diselesaikan.

Dalam menyelesaikannya membutuhkan sumber daya besar, itu adalah hal yang mengalir saja. Sebab dalam penanganannya juga tidak perlu langsung jadi, tetapi dilakukan secara bertahap. Toh, setiap kota juga tumbuh secara bertahap. Lama ataupun sangat lama.

Jadi, jangan bayangkan, suatu masalah akan dapat selesai secara instan. Namun, juga jangan terlalu pesimistis bahwa suatu persoalan, ataukah bahkan suatu hal yang baik, akan terwujud dalam waktu lama.

Selama semuanya berada dalam koridor logika perencanaan yang benar, maka semua akan terencana dan mengalir dengan bertahap dan jelas.

Jadi, jika logika Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo bahwa IKN diperlukan karena Jakarta sudah penuh dengan masalah, memang kurang tepat dalam critical thingking perencanaan.

Meskipun, akan selalu ada justifikasi atas setiap keputusan “politik”. Karena itu, logika Anies bahwa ada "jebakan batman" dalam pembangunan IKN, tidak bisa dibantah begitu saja.

Itulah sebabnya, melihat IKN jangan sebagai pengganti Jakarta. Jika IKN ditujukan untuk menjadi kota baru dengan nuansa baru dan konsep baru, itu sah saja dan benar.

Walaupun, suatu kota yang dibangun dengan konsep “public city” agak sulit berkembang dan kadang runyam.

Namun, tidak ada salahnya kota baru ini dibangun dalam pendekatan baru dan cara baru. Dalam bahasa Kepala Badan OIKN: ini adalah laboratorium pembangunan kota bagi seluruh warga Indonesia.

Jadi IKN sangat bagus bagi pemerintah dan seluruh anak bangsa untuk belajar dari proses yang ada saat ini hingga kedepannya, sebagai modal untuk memperbaiki dan membangun hampir 100 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana yang tergabung dalam APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).

Arah pengembangan kota kedepan adalah private city atau kota swasta. Sebab kota-kota yang ada saat ini adalah kota yang dibangun oleh swasta dengan model terencana dan tidak terencana.

Kebanyakan kota lama adalah kota swasta yang tidak terencana. Karena rencana penataan kota muncul, setelah kota tersebut ada sejak lama.

Adapun kota baru yang sudah dijalankan dengan logika kota swasta adalah kota-kota permukiman skala besar yang dibangun oleh berbagai pengembang permukiman selama ini seperti BSD, Kota Baru Parahyangan, Meikarta, atau yang lainnya yang serupa dengannya. Dan ini adalah contoh kota yang terbangun dengan rencana.

Jadi, dalam jangka dekat ini, saya melihat, OIKN sedang bergerak untuk menyerahkan pengembangannya pada swasta.

OIKN fokus pada peletakan dasar sarana dan prasarana. Serta menyiapkan beragam konsep masa depan dan kelengkapan rencana aksinya, dengan memilah mana menjadi domain pemerintah dan mana domain swasta.

Sehingga dengan sendirinya, pada 2024 dan setelahnya, akan menjadi titik henti “intervensi” jor-joran pemerintah dalam pembangunan kota.

Kota Nusantara nanti akan dinamis tumbuh melalui interaksi yang normal. Dan akan meng-kota dalam jangka waktu lama atau sangat lama.

Jika diteruskan, dibangun seperti sekarang, dengan dana besar dari APBN, maka ruh kota di IKN tidak akan muncul dan tumbuh berkembang. Sebab, ruh “kota pemerintah” memang berbeda.

Ada prinsip yang harus kita ingat bahwa kehidupan kota haruslah kehidupan transaksional yang terkendali.

Sementara ruh tata kelola kota pemerintah bisa jadi sebaliknya, yaitu pengendalian yang transaksional. Ini suatu hal yang harus kita cegah agar tidak terjadi di negeri kita.

Karena itu, kota swasta menjadi tampak rapi tertata sebab semua transaksional satu sama lain. Sehingga ketika ada masalah pada ketidaknyamanan satu hal terhadap hal lain, akan menimbulkan riak, dan ini yang dicegah dalam pembangunan kota swasta.

Sebab riak ini selalu bernilai rupiah, sehingga kehati-hatian dalam merencanakan kota swasta dan mengimplementasikannya, menjadi hal yang sangat penting.

Tapi bisa jadi, inilah ruh kota. Kota memang transaksional terkendali. Bukan kota yang pengendalian transaksional. Kota masa depan mengarah kesana.