Pendangkalan Pelabuhan di Bangka Kian Parah, HNSI: Pengerukan Tak Perlu Duit Negara

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bangka, Lukman mengatakan, terdapat sekitar 780 kapal yang terdampak pendangkalan alur muara Aik Kantung.

Dia berharap pemerintah segera melakukan lelang untuk pengerukan dan pengelolaan pasir laut.

"Pengerukan sebelumnya tidak efektif karena di buang di kiri kanan muara, akhirnya terjadi penumpukan," ujar Lukman.

"Kami berharap perusahaan yang melakukan pengerukan nanti profesional dengan peralatan yang dimiliki, bukan cuma broker," tambah Lukman.

Menurut Lukman, sistem lelang tidak perlu menggunakan anggaran pemerintah. Sebab biaya keruk bisa dihitung dari hasil pengelolaan pasir lautnya.

"Alur muaranya bisa dibuka dan pemerintah bisa dapat bea pajak dari pasir lautnya," ujar Lukman.

Selain pasir muara sebagai galian C, pemerintah juga bisa menghitung kandungan mineral ikutannya sehingga menjadi nilai tambah.

Sementara terkait opsi pindah pelabuhan, sambung Lukman, sangat sulit dilakukan karena kendala daya tampung.

Nelayan juga harus memerhitungkan lokasi tambat dengan rumah mereka di Sungailiat.

"Kapal yang terdata saja ratusan banyaknya, didominasi 5 GT. Kalau pindah ke Teluk Uber terkendala daya tampung dan kawasan wisata serta topografinya perairan terbuka, kurang aman," beber Lukman.

Baca juga: Harapan Adanya Dua KEK Pariwisata di Bangka Belitung Belum Padam

Sebelumnya opsi pindah pelabuhan sempat disampaikan Kepala Polres Bangka AKBP Taufik Noor Isya saat pertemuan dengan masyarakat nelayan.

Ketika itu polisi harus turun tangan lantaran adanya aksi demo ke kantor gubernur. Bahkan masyarakat yang tidak puas dengan kondisi pendangkalan berencana berunjuk rasa kembali di kantor bupati.

"Kami melihat kebutuhan masyarakat nelayan, karena untuk pengerukan butuh waktu lama. Sementara ini telah dilakukan bertahun-tahun masih terjadi pendangkalan," ujar Taufik.

Taufik menilai pemindahan ke Teluk Uber menjadi salah satu pilihan karena waktu tempuh pelayaran dari Jelitik hanya sekitar 10 menit.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengungkapkan segera melakukan lelang untuk mengatasi pendangkalan di Aik Kantung.

Ia memastikan proses lelang berjalan transparan dengan kriteria perusahaan yang memenuhi kualifikasi.