Pendangkalan Pelabuhan di Bangka Kian Parah, HNSI: Pengerukan Tak Perlu Duit Negara

Kapal nelayan yang berbobot di atas 5 gross tonage (GT) tak bisa lagi melintas dengan leluasa.

Selain pendangkalan juga terjadi penyempitan alur muara yang menjadi pintu masuk Pelabuhan Jelitik.

Dia yang menggunakan kapal 5 GT dengan mesin 100 PS harus menunggu empat sampai lima hari untuk melaut. Itu pun harus menunggu laut pasang dalam, agar kapalnya bisa bergerak dari lokasi tambat.

"Kalau perahu kecil atau speedboat dengan mesin tempel masih bisa lewat. Tapi kami 5 GT ke atas tak bisa lagi," kata Saipul di muara Aik Kantung, Senin (21/8/2023).

Menurut Saipul, masa tunggu air pasang yang tidak menentu, menyebabkan aktivitas nelayan terganggu.

Padahal saat ini untuk mendapatkan hasil tangkapan seperti cumi dan ikan juga semakin sulit. Selain itu nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra jika harus melaut terlalu jauh.

Sekali melaut dengan masa lima hari, Saipul harus merogoh modal hingga Rp 5 juta. Modal tersebut untuk bahan bakar, batu es hingga operasional awak kapal.

Sementara hasil tangkapan berkisar 100 kilogram yang terdiri dari cumi dan ikan. Bahkan untuk cumi saja, rata-rata nelayan hanya bisa membawa pulang 30 kilogram.

"Jarak tempuh kami sekitar 20 mil laut karena modal terbatas. Sementara kawasan itu cukup padat sehingga tangkapan kurang. Kalau sampai 50 mil, biaya harus lebih besar," ungkap ayah empat anak itu.

Saipul berharap, pemerintah segera melakukan pengerukan agar muara Aik Kantung bisa dilewati setiap saat.

Kondisi saat ini dengan masa tunggu yang tidak menentu membuat nelayan kehilangan penghasilan tetap. Imbasnya untuk biaya sehari-hari harus tambal sulam alias berhutang.

Pendangkalan muara Aik Kantung terjadi karena sedimentasi pasir laut yang terus bertambah.
Sedimentasi yang menyerupai gunungan itu kerap longsor sehingga alur muara semakin menyempit.

Kegiatan pengerukan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir tidak berhasil karena bekas galian masih ditumpuk di kawasan muara.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bangka, Lukman mengatakan, terdapat sekitar 780 kapal yang terdampak pendangkalan alur muara Aik Kantung.

Dia berharap pemerintah segera melakukan lelang untuk pengerukan dan pengelolaan pasir laut.

"Pengerukan sebelumnya tidak efektif karena di buang di kiri kanan muara, akhirnya terjadi penumpukan," ujar Lukman.

"Kami berharap perusahaan yang melakukan pengerukan nanti profesional dengan peralatan yang dimiliki, bukan cuma broker," tambah Lukman.

Menurut Lukman, sistem lelang tidak perlu menggunakan anggaran pemerintah. Sebab biaya keruk bisa dihitung dari hasil pengelolaan pasir lautnya.

"Alur muaranya bisa dibuka dan pemerintah bisa dapat bea pajak dari pasir lautnya," ujar Lukman.

Selain pasir muara sebagai galian C, pemerintah juga bisa menghitung kandungan mineral ikutannya sehingga menjadi nilai tambah.

Sementara terkait opsi pindah pelabuhan, sambung Lukman, sangat sulit dilakukan karena kendala daya tampung.

Nelayan juga harus memerhitungkan lokasi tambat dengan rumah mereka di Sungailiat.

"Kapal yang terdata saja ratusan banyaknya, didominasi 5 GT. Kalau pindah ke Teluk Uber terkendala daya tampung dan kawasan wisata serta topografinya perairan terbuka, kurang aman," beber Lukman.

Sebelumnya opsi pindah pelabuhan sempat disampaikan Kepala Polres Bangka AKBP Taufik Noor Isya saat pertemuan dengan masyarakat nelayan.

Ketika itu polisi harus turun tangan lantaran adanya aksi demo ke kantor gubernur. Bahkan masyarakat yang tidak puas dengan kondisi pendangkalan berencana berunjuk rasa kembali di kantor bupati.

"Kami melihat kebutuhan masyarakat nelayan, karena untuk pengerukan butuh waktu lama. Sementara ini telah dilakukan bertahun-tahun masih terjadi pendangkalan," ujar Taufik.

Taufik menilai pemindahan ke Teluk Uber menjadi salah satu pilihan karena waktu tempuh pelayaran dari Jelitik hanya sekitar 10 menit.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengungkapkan segera melakukan lelang untuk mengatasi pendangkalan di Aik Kantung.

Ia memastikan proses lelang berjalan transparan dengan kriteria perusahaan yang memenuhi kualifikasi.