Awal Agustus, Rumah bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh Selesai Dikerjakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR menargetkan akan menyelesaikan 31 unit rumah bagi korban pelanggaran HAM di Aceh pada awal Agustus 2023.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam talkshow bersama RRI, Rabu (28/6/2023).

“Insyaallah bulan Juli atau awal Agustus sudah selesai semua,” jelasnya.

Menurutnya, dari 31 unit rumah yang akan dibangun, 6 diantaranya sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan.

Baca juga: 6 Rumah Bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh Rampung Dikerjakan

Pembangunan 31 unit rumah tersebut tersebar di tiga lokasi yakni di Kabupaten Pidie (12 rumah), Kabupaten Aceh Utara (3 rumah) dan Kabupaten Aceh Selatan (16 rumah).

6 rumah yang sudah selesai tersebut 3 diantaranya ada di Kabupaten Pidie dan 3 sisanya berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara untuk pembangunan rumah di Kabupaten Aceh Selatan sama sekali belum dilakukan.

“Rumah di Aceh Selatan belum dibangun karena masyarakat penerima pelaksanaan rekomendasi harus melakukan musyawarah i dengan para ahli waris karena yang menerima ini adalah keluarga korban jadi mereka perlu berembuk dulu,” papar Iwan.

Dikatakan, masyarakat penerima bantuan di Aceh Selatan juga telah sepakat untuk meminta pelaksanaan pembangunan selesai Idul Adha.

“Drop materialnya sudah kami lakukan sehingga hari Minggu (2/7/2023) atau hari Senin (3/7/2023) sudah bisa dimulai seluruhnya,” jelas Iwan.

Untuk pembangunan proyek, Iwan mengatakan, dilaksanakan secara swakelola. Kementerian PUPR berusaha supaya bisa melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan.

Menurut Iwan, pemberian bantuan rumah merupakan upaya rekonsiliasi non yudisial yang berfokus kepada para korban baik korban sendiri maupun ahli waris korban.

Baca juga: Tak Hanya Logistik, Tol Sibanceh Akan Percepat Akses ke Kampus Tertua di Aceh

Selain bantuan rumah, pemerintah juga menyediakan bantuan untuk pengembangan peternakan, pertanian, pendidikan serta biaya kesehatan.

Soal anggaran, Iwan mengaku belum ada jumlah pasti karena ini merupakan program khusus dan belum ditetapkan sebelumnya dalam anggaran.

“Belum ada alokasi anggaran dalam program. Secara khusus pembangunan ini kita tangani case by case dan untuk sementara telah dialokasikan dana sebesar Rp 1,8 miliar hingga Rp 2 miliar,” tandas Iwan.