Butuh Dana Rp 26.105 Triliun Demi Penuhi Kebutuhan Air Rakyat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap pembangunan infrastruktur termasuk untuk penyaluran air membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Untuk memenuhi kebutuhan air seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2030 mendatang, butuh dana sangat besar yakni 1,7 Triliun Dolar AS atau setara dengan Rp 26.105 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna bahkan mengatakan jumlah dana tersebut besarnya tiga kali lopas dari tingkat investasi saat ini.

Baca juga: Bangun Infrastruktur Air Bersih di IKN, Pemerintah Duet dengan Korsel

“Untuk mencapai akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030, nilai investasi tambahan yang dibutuhkan sekitar 1,7 triliun Dolar AS atau tiga kali lipat dari tingkat investasi saat ini,” jelas Herry pada acara workshop “Blended Finance for Water Sector” di Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (20/3/2023).

Dana tambahan tersebut dibutuhkan demi menyokong APBN. Terlebih kekuatan APBN yang dimiliki hanya mampu memenuhi 37 persen kebutuhan dana infrastruktur air yang ada di Indonesia.

Herry mengakui, infrastruktur sektor air di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada APBN. Terlebih masih ada tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari sektor swasta.

"APBN hanya bisa menampung hingga 37 persen dari kebutuhan dana infrastruktur air, sehingga kalau kita mau mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, kita harus bisa mengundang pihak swasta,”tambahnya.

Untuk pemenuhan dana infrastruktur sektor air, dibutuhkan mekanisme financing delivery yang tepat. Salah satunya yaitu blended finance.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR Meike Kencanawulan Martawidjaja menjelaskan, blended finIance memungkinkan akses terbuka ke basis investor yang lebih luas dan memungkinkan dukungan untuk infrastruktur di Indonesia.

Baca juga: Fasilitas Air Bersih Tunjang Ekonomi Wisata Petani di Bukit Pao

“Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan bantuan teknis dengan pembiayaan, meminimalkan risiko, meningkatkan likuiditas, membangun aset berkualitas yang selaras dengan SDGs, dan mengintegrasikan pihak publik dan swasta,” jelas Meike.