Tahun 2023, Kementerian PUPR Akan Perluas Wilayah Layanan Konsultasi Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan memperluas wilayah yang melaksanakan program Klinik Rumah Swadaya (KRS) pada tahun 2023.

Hal itu tersaji dalam rapat evaluasi layanan Klinik Rumah Swadaya tahun 2022 pada Rabu (07/12/2022).

Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Kementerian PUPR K.M Arsyad menyampaikan, pada tahun 2023 rencana pelaksanaan KRS akan diperluas lagi menjadi 10 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P).

Meliputi, BP2P Sumatera III, BP2P Kalimantan I, BP2P Jawa II, BP2P Jawa III, BP2P Sumatera II, BP2P Kalimantan II, BP2P Jawa I, BP2P Jawa IV, BP2P Nusa Tenggara I, dan BP2P Sulawesi III.

Kemudian untuk tahun 2024, seluruh BP2P yang berjumlah 19 unit kerja ditargetkan sudah memiliki layanan KRS.

“Semoga pelaksanaan layanan KRS tahun 2023 bisa lebih baik lagi dengan dilakukan penyempurnaan terus menerus serta dapat diketahui oleh masyarakat luas untuk mencapai rumah layak huni," ujar Arsyad dikutip dari laman Ditjen Perumahan.

Baca juga: Per 5 Desember, Kementerian PUPR Tangani 1.806 Layanan Konsultasi Rumah

Sebelumnya pada tahun 2022, pengembangan program KRS melibatkan 4 unit kerja BP2P sebagai perintis unit kerja, dan 1 Satker Penyediaan Perumahan.

Adapun 4 unit kerja BP2P yang dimaksud meliputi BP2P Sumatera III, BP2P Kalimantan I, BP2P Jawa II, dan BP2P Jawa III. Sementara 1 Satker yang dimaksud yakni Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali.

"Target layanan KRS sebesar 250 layanan per balai/satker sampai dengan Desember 2022, sehingga target capaian layanan total sebesar 1.250 layanan," jelasnya.

Berdasarkan data per 5 Desember 2022, capaian KRS sudah melebihi target, dengan jumlah 1.806 layanan. Jumlah rumah yang telah mendapat layanan bantuan teknis sebanyak 806 unit.

Rinciannya, sebanyak 336 layanan di BP2P Sumatera III; 305 layanan di BP2P Kalimantan I; 334 layanan di BP2P Jawa II; 660 layanan di BP2P Jawa III; dan 173 layanan di Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali.

Baca juga: Mau Renovasi Rumah? Anda Bisa Konsultasi ke Kementerian PUPR via Online

Arsyad menjelaskan, setidaknya ada lima ruang lingkup pelayanan KRS, antara lain perencanaan rumah seperti desain, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan proses perizinan.

Kedua, pelaksanaan konstruksi antara lain layanan pemilihan material dan penentuan tukang. Ketiga, pengawasan konstruksi seperti pengawasan pembangunan dan perbaikan rumah.

Selanjutnya keempat, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan rumah, dan ke lima adalah layanan KRS dapat diakses secara offline dan/atau online melalui www.krs.perumahan.go.id.