Pemerintah Bereskan Penanganan Infrastruktur Badai Seroja di 563 Lokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan seluruh penanganan infrastruktur terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dukungan infrastruktur terdiri dari 563 kegiatan/lokasi meliputi pekerjaan Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak.

Akan tetapi, sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ucap Basuki dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Rusus Warga Terdampak Badai Seroja Gunakan RISHA, Apa Itu?

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana NTT dan NTB Widiarto mengatakan, di NTB, seluruh kegiatan di 38 lokasi sudah selesai pada Maret 2022.

“Rinciannya adalah kegiatan SDA di 27 lokasi, Cipta Karya 9 lokasi, dan relokasi permukiman 2 lokasi,” terangnya.

Selanjutnya untuk di NTT, penangangan infrastruktur terdampak Badai Siklon Tropis Seroja terdiri dari 525 kegiatan/lokasi sudah selesai pada awal Oktober 2022.

Ini meliputi, SDA di 63 lokasi, Bina Marga 105 lokasi, Cipta Karya 348 lokasi, dan relokasi permukiman 18 lokasi.

Penanganan di bidang SDA contohnya rehabilitasi Bendung Haekesak & Sub Daerah Irigasi (DI) Beabo Kabupaten Belu, Bendung Mena, Bendung Kambaniru & Jaringan Irigasi Kabupaten Sumba Timur, dan Bendung Waisika Kabupaten Alor.

Untuk kegiatan Bina Marga antara lain penanganan Jembatan Termanu dan Jembatan Sungai Siumate Besar di Kabupaten Kupang.

Widiarto mengatakan, sisanya terdapat kegiatan relokasi permukiman yang tersebar di 20 lokasi/desa yakni,18 desa di 6 kabupaten Provinsi NTT dan 2 desa di 2 kabupaten Provinsi NTB.

"Seluruh lokasi relokasi permukiman dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan air bersih," tandas Widiarto.