Dihadapkan Krisis Air dan Perubahan Iklim, Apa Upaya Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai sektor, salah satunya mengatasi krisis air dan perubahan iklim.

Terkait hal tersebut, Indonesia menghadapi permasalahan bencana air akibat badai siklon tropis dan hujan konvektif yang sebelumnya jarang terjadi.

Mengutip dari laman resmi Kementerian PUPR pada Selasa (26/04/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, air masih menjadi barang mewah bagi sebagian orang. Krisis air juga masih menjadi tantangan global.

Baca juga: Merespons Perubahan Iklim, Peran Bendungan Dioptimalkan, Ini Caranya

"Pencapaian SDGs perlu dipercepat untuk mengatasi krisis air, perubahan iklim dan memastikan pembangunan hijau," ujar Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan secara virtual pada Asia-Pacific Water Summit 2022 di Jepang, Sabtu (23/04/2022).

Diperlukan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya, bulan lalu Indonesia berhasil mendorong disahkannya resolusi pengelolaan danau berkelanjutan di Majelis Lingkungan Hidup PBB.

"Resolusi tersebut mengintegrasikan pengelolaan kebijakan danau ke dalam rencana pembangunan nasional, regional maupun global," tandasnya.

Menjawab tantangan permasalahan air dan perubahan iklim, Kementerian PUPR melakukan sejumlah inovasi pada mitigasi bencana alam dan sistem peringatan banjir dini (flood early warning system).

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, terdapat beberapa hal yang dilakukan untuk memastikan respons yang memadai terhadap peringatan dini bencana alam.

Yakni dengan menyiapkan gugus tugas untuk mengoptimalkan bendungan, menambah kapasitas intake, dan menyediakan pintu tambahan.

"Untuk memungkinkan pelepasan air bendungan lebih, sehingga terdapat ruang untuk menyimpan air hujan yang datang," jelas Basuki.

Kementerian PUPR Jaringan Irigasi DI Jambo Aye di Provinsi Aceh

Baca juga: 61 Bendungan Dianggap Dapat Meningkatkan Potensi Irigasi Premium 1,2 Juta Hektar

Penyelesaian 61 bendungan ini akan menambah air untuk sistem irigrasi premium dari 11 persen menjadi 20 persen.

"Kementerian PUPR juga melakukan revitalisasi 500 waduk dan danau, merehabilitasi 2 juta hektar sistem irigasi, dan membangun 500 hektar sistem irigasi baru," imbuhnya.

Selanjutnya untuk menghadapi perubahan iklim,Indonesia juga memperkuat tanggung jawab untuk membuat kota yang lebih layak huni.

Kementerian PUPR telah membangun fasilitas perlindungan banjir, ruang terbuka hijau dan biru dan menerapkan kualitas yang lebih baik untuk penyediaan air dan sanitasi.

"Kami menargetkan akses air minum aman 100 persen dan akses sanitasi layak 90 persen. Dengan mencapai target tersebut kami akan menurunkan kasus stunting (gagal tumbuh kembang pada batita) dan kemiskinan secara nasional," terangnya.

Basuki berharap melalui ajang Asia-Pacific Water Summit 2022 ini akan dihasilkan ide-ide baru, identifikasi, dan menguraikan inisiatif baru yang diperlukan.

Kemudian mempromosikan aksi kolaboratif untuk kerjasama penyelesaian masalah air di skala lokal, nasional, dan global dengan lebih baik.