Kasus DBD Meroket, Walhi NTT Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan HIdup Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat kabupaten/kota dapat mengendalikan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) secara terintegrasi dengan membenahi sistem tata kelola lingkungan.

Ini dimulai dari pengelolaan sampah, sistem sanitasi, daya dukung lingkungan, serta implementasi kebijakan anggaran yang baik oleh Pemerintah.

Ketua Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Walhi NTT Deddy F Holo mengatakan, hal tersebut masih belum dilakukan secara terukur.

"Sejauh ini belum dilakukan secara baik dan terukur. Kita masih saja mengalami masalah yang sama," ujar Deddy dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (22/2/2022).

Walhi NTT menilai, Pemda saat ini masih seperti “keledai yang jatuh di lubang yang sama”. Menurutnya, hal ini merupakan kondisi bagaimana pemerintah melakukan pencegahan penyakit DBD saat ini.

"Seharusnya, pemerintah belajar dari pengalaman, mengevaluasi dan bertindak cepat dengan menetapkan keselamatan rakyat sebagai prinsip tertinggi," terang Deddy.

Baca juga: Walhi Bantah Pemerintah Telah Kantongi Izin Amdal dan IUP Desa Wadas

Tahun 2022, Dinas Kesehatan (Dinkes) NTT kembali merilis jumlah kasus DBD di 14 kabupaten yang mendapatkan predikat Kejadian Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, ini menjadi indikator bahwa pemerintah NTT di kabupaten/kota tidak serius melakukan pencegahan secara dini.

Deddy mengatakan, upaya penanggulangan DBD hanya sebatas pada momentum kasusnya saja.

Namun, tidak ada upaya memperbaiki sistem sanitasi dan tata kelola lingkungan yang baik untuk menekan kasus DBD di NTT.

Dalam data analisis epidemiologi Dinkes NTT tahun 2022 menyebutkan, kasus DBD mencapai 58 persen lebih tinggi dari tahun 2021.

Kasus yang tinggi ini disebabkan karena tata kelola sanitasi yang buruk di berbagai daerah. Padahal, daya dukung lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan warga.

Untuk itu, Walhi NTT akan melakukan gugatan hukum kepada pemerintah apabila pengabaian terhadap keselamatan rakyat dan rasa aman dari ancaman DBD berulang pada tahun-tahun mendatang.