8 BP2JK Jadi Pilot Project Terapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

  JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Lembaga Sertifikasi Mutu International kepada 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Kedepalan balai tersebut yaitu BP2JK Provinsi Sumatera Utara, BP2JK Provinsi Sumatera Selatan, BP2JK Provinsi DKI Jakarta, BP2JK Provinsi Jawa Barat, BP2JK Provinsi Jawa Tengah, BP2JK Provinsi Jawa Timur, BP2JK Provinsi Bali, dan BP2JK Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetimpo mengatakan Balai P2JK merupakan garda terdepan Kementeriannya yang diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran atau tindak korupsi dalam melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi.

"Selamat atas balai-balai yang berhasil menerapkan SMAP selama 1,5 tahun terakhir.
Penerapan SMAP merupakan bentuk pengendalian intern, sekaligus pencegahan terjadinya tekanan-tekanan dari pihak internal maupun eksternal pada pelaksanaan tugas tender/seleksi,” kata Wempi dalam acara penyerahan sertifikat SMAP di Jakarta, Selasa (07/12/2021).

Baca juga: Cegah Korupsi, Kementerian PUPR Awasi Pembangunan Bypass BIL Mandalika

Wempi menjelaskan SNI ISO 37001:2016 merupakan standar dalam pengelolaan risiko terjadinya penyuapan dalam suatu organisasi melalui penerapan sistem manajemen anti suap.

Penerapan SMAP perlu terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut dengan manajemen resikonya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Komitmen dan kolaborasi seluruh stakeholder dalam menerapkan nilai-nilai SMAP harus berjalan bersama-sama agar dapat membentuk ekosistem budaya anti suap yang kuat dari hulu ke hilir.

Senada, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan menyampaikan saat ini baru 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang menjadi pilot project penerapan SMAP dan berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016.

Ke depannya, diharapkan seluruh BP2JK dapat menerapkan SMAP sehingga terbentuk ekosistem anti penyuapan.

Dengan membangun ekosistem langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan.

Hal ini sangat penting, mengingat para pihak yang terlibat dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR sangat heterogen.

"Seluruh strategi yang telah direncanakan harus dilaksanakan demi mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," lanjutnya.

Dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan, Kementerian PUPR telah merumuskan 9 strategi pencegahan penyimpangan yaitu re-organisasi struktur organisasi unit layanan pengadaan (ULP) dan kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa (PBJ), perkuatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan mekanisme penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

Lalu pembinaan penyedia jasa (kontraktor dan konsultan), pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), risk management di unit organisasi, balai, dan satuan kerja (satker).

Kemudian pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada unor dan balai (sebagai second line of defense), pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal dan continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).