Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 5.000 Desa di Sumut, tetapi Sedikit yang Mampu Kelola Potensinya

Kompas.com - 23/06/2021, 07:00 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

MEDAN, KOMPAS.com – Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memiliki lebih dari 5.000 desa yang tersebar di 25 kabupaten.

Namun, selama ini, banyak desa belum maksimal mengelola dana desa dan masih banyak kekurangan dalam menyusun profil desa.

Kendala terbesar adalah tenaga pengajar yang minim, kompetensi perangkat desa kurang maksimal, dan pendataan yang belum lengkap.

Permasalahan ini mendapat atensi dari Pemprov Sumut yang punya visi dan misi membangun desa menata kota.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut lalu menggelar Training of Trainer (ToT) kepada 30 Widyaiswara (pelatih).

Baca juga: Jokowi Bagikan 22.007 Sertifikat Tanah di Sumatera Utara

Hal itu agar nanti pemerintah desa dan kelurahan yang mendapat pendidikan dari para Widyaiswara dapat menggali potensi dan mengelola keuangan desanya.

Kepala BPSDM Provinsi Sumut Asren Nasution mengatakan, pihaknya melakukan penataran dan pelatihan kepada aparatur desa agar mampu memetakan mana saja potensi luar biasa dan minim potensi.

Dia berpesan kepada 30 Widyaiswara agar mengikuti pelatihan dengan baik supaya pada 2022 mendatang mampu menjalankan tugasnya.

"Jadi, 30 orang ini nanti kita harapkan menjadi tenaga inti. Tahun 2022 nanti, mereka mampu memberikan pengarahan kepada aparatur desa yang perlu peningkatan kemampuan, mengelola anggaran khususnya,” kata Asren dikutip dari siaran pers Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumut yang diterima Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Koordinator Widyaiswara Provinsi Sumut M Syahril Harahap menyampaikan, banyak desa yang belum mampu mengelola potensi yang ada secara maksimal.

Bahkan, dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar per desa per tahun, belum ada yang mandiri membangun desa, padahal bantuan sudah berjalan beberapa tahun.

“Mungkin ini motivasi dari BPSDM untuk bisa melibatkan aparatur desa itu sendiri mengelola uangnya secara benar. Sehingga, apa yang diharapkan pemerintah pusat, bisa kita bantu implementasinya,” kata Syahril.

Baca juga: Edy Rahmayadi Ultimatum Ganti Rugi Lahan Sport Center Tuntas Desember

Tim Penjamin Mutu, Ahmad Rafiqi Tantawi menyebutkan, ke-30 Widyaiswara ditargetkan mampu menyiapkan metode penyusunan modul profil desa dan kelurahan agar ada standar khusus atau tata cara pengelolaan dana desa.

Supaya desa yang selama ini kurang perhatian terhadap potensinya, mulai menjadikannya sumber kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Modul inilah yang akan digunakan dan sampaikan para widyaiswara kita nantinya,” ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com