Ada 5.000 Desa di Sumut, tetapi Sedikit yang Mampu Kelola Potensinya

Namun, selama ini, banyak desa belum maksimal mengelola dana desa dan masih banyak kekurangan dalam menyusun profil desa.

Kendala terbesar adalah tenaga pengajar yang minim, kompetensi perangkat desa kurang maksimal, dan pendataan yang belum lengkap.

Permasalahan ini mendapat atensi dari Pemprov Sumut yang punya visi dan misi membangun desa menata kota.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut lalu menggelar Training of Trainer (ToT) kepada 30 Widyaiswara (pelatih).

Hal itu agar nanti pemerintah desa dan kelurahan yang mendapat pendidikan dari para Widyaiswara dapat menggali potensi dan mengelola keuangan desanya.

Kepala BPSDM Provinsi Sumut Asren Nasution mengatakan, pihaknya melakukan penataran dan pelatihan kepada aparatur desa agar mampu memetakan mana saja potensi luar biasa dan minim potensi.

Dia berpesan kepada 30 Widyaiswara agar mengikuti pelatihan dengan baik supaya pada 2022 mendatang mampu menjalankan tugasnya.

"Jadi, 30 orang ini nanti kita harapkan menjadi tenaga inti. Tahun 2022 nanti, mereka mampu memberikan pengarahan kepada aparatur desa yang perlu peningkatan kemampuan, mengelola anggaran khususnya,” kata Asren dikutip dari siaran pers Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumut yang diterima Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Koordinator Widyaiswara Provinsi Sumut M Syahril Harahap menyampaikan, banyak desa yang belum mampu mengelola potensi yang ada secara maksimal.

Bahkan, dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar per desa per tahun, belum ada yang mandiri membangun desa, padahal bantuan sudah berjalan beberapa tahun.

“Mungkin ini motivasi dari BPSDM untuk bisa melibatkan aparatur desa itu sendiri mengelola uangnya secara benar. Sehingga, apa yang diharapkan pemerintah pusat, bisa kita bantu implementasinya,” kata Syahril.

Tim Penjamin Mutu, Ahmad Rafiqi Tantawi menyebutkan, ke-30 Widyaiswara ditargetkan mampu menyiapkan metode penyusunan modul profil desa dan kelurahan agar ada standar khusus atau tata cara pengelolaan dana desa.

Supaya desa yang selama ini kurang perhatian terhadap potensinya, mulai menjadikannya sumber kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Modul inilah yang akan digunakan dan sampaikan para widyaiswara kita nantinya,” ucapnya.

Kemendes Apresiasi Pemprov Sumut

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumut mendorong percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa di Sumut.

Direktur Advokasi dan Kerja sama Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Muh Fachri mengatakannya dalam rapat percepatan penyaluran BLT dan dana desa provinsi 2021 di aula kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada 21 Mei 2021 lalu.

“Kita apresiasi Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya Pak Gubernur yang menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyaluran dana desa,” kata Fachri.

Sekadar pemberitahuan, untuk mempercepat penyaluran BLT dan dana desa, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 412.6/3031 tanggal 31 Maret 2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa 2021.

Juga Surat Edaran Nomor 412.6/4218 tanggal 10 Mei tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa dan BLT 2021.

Meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyaluran sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Fachri menjelaskan, keterlambatan penyaluran BLT dan dana desa akan memengaruhi pembangunan di desa.

Katanya, kalau tahap satu keluar di Juni maka butuh waktu lagi untuk mengahabiskannya. Kemudian pada September baru keluar bantuan tahap kedua.

"Kapan lagi keluar dana tahap ketiga? Ini kan salah,” katanya.

Dijelaskan Fachri, dana desa adalah hak masyarakat yang tidak boleh dihambat. Jika ada kepala desa yang menghambat penyaluran, dia adalah pemimpin yang dzalim.

Menurutnya, pada 2021, Pemprov Sumut mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 4,5 triliun dan sudah disalurkan sekiar 19 persen.

Fachri mau, ke depan Sumut masuk 10 besar provinsi yang cepat menyalurkan dana desanya.

"Kita sudah punya semangat dan frekuensi yang sama dengan kabupaten dan kota yang ada di Sumut,” ujar dia.