Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Kompas.com - 01/03/2021, 21:00 WIB
Ilustrasi hotel. shutterstock.comIlustrasi hotel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setelah sektor properti dan otomotif, pemerintah juga akan memberikan insentif untuk sektor perhotelan, kafe, dan restoran.

Menurutnya, insentif untuk sektor perhotelan, kafe dan restoran ini telah dibahas langsung bersama dengan Kementerian Pariwisata.

"Kalau insentif terkait dengan hotel, restoran dan kafe ini kami sedang mendalami kembali
kemarin kami bicarakan dengan menteri pariwisata," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin (01/02/2021).

Baca juga: Kabar Gembira, Rumah dengan Harga Maksimal Rp 2 Miliar Bebas PPN

Airlangga menjelaskan, sedang menyusun formulasi kebijakan insentif yang akan diberikan untuk sektor hotel, kafe dan restoran ini.

"Kami sedang formulasikan dan tentu kami akan bahas dengan ibu menteri keuangan. Hanya,  saat sekarang belum bisa kami publish," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah mengumumkan pemberian insentif fiskal untuk sektor properti dan otomotif.

Untuk sektor properti pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen untuk setiap pembelian rumah tapak dan rumah susun seharga maksimal Rp 2 miliar.

Sementara PPN untuk harga rumah tapak dan rumah susun di atas Rp 2 miliar-Rp 5 miliar didiskon 50 persen.

Baca juga: Rumah Bebas PPN Berlaku Selama Periode Maret-Agustus 2021

Adapun alokasi yang dianggarkan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk insentif di sektor properti ini adalah sebesar Rp 5 triliun.

Sementara itu, untuk sektor otomotif pemerintah memberi insentif berupa pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) atas pembelian kendaraan bermotor.

Alokasi yang dianggaran melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk insentif di sektor properti ini adalah sebesar Rp 2,99 triliun.

Dengan alokasi tersebut artinya pemerintah menanggung biaya pajak atas setiap pembelian barang mewah dan juga pembelian properti berupa rumah tapak dan rumah susun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketahui Manfaat Lemon, Ringankan Pekerjaan Anda di Dapur

Ketahui Manfaat Lemon, Ringankan Pekerjaan Anda di Dapur

Tips
Erick Thohir: Apartemen Mahata Serpong Bakal Jadi Primadona Milenial

Erick Thohir: Apartemen Mahata Serpong Bakal Jadi Primadona Milenial

Apartemen
Akhir 2021 HK Infrastruktur Bakal Melantai di Bursa, Bidik Rp 2 Triliun

Akhir 2021 HK Infrastruktur Bakal Melantai di Bursa, Bidik Rp 2 Triliun

Berita
Kementerian PUPR dan TNI AD Tuntaskan Pemasangan Jembatan Bailey di NTT

Kementerian PUPR dan TNI AD Tuntaskan Pemasangan Jembatan Bailey di NTT

Berita
Rusun Rawa Buntu, Model Hunian Terintegrasi Stasiun Kereta

Rusun Rawa Buntu, Model Hunian Terintegrasi Stasiun Kereta

Apartemen
Diwacanakan Sejak 2005 dan Gusur Rumah Real Estat, Tol Cijago Tak Kunjung Tuntas

Diwacanakan Sejak 2005 dan Gusur Rumah Real Estat, Tol Cijago Tak Kunjung Tuntas

Berita
Siapkan Perjalanan Anda, Ada Pengalihan Lalin di Tol Sedyatmo hingga Rabu

Siapkan Perjalanan Anda, Ada Pengalihan Lalin di Tol Sedyatmo hingga Rabu

Berita
[POPULER PROPERTI] Mumpung Harga Turun, THR Sebaiknya Digunakan Buat Beli Rumah

[POPULER PROPERTI] Mumpung Harga Turun, THR Sebaiknya Digunakan Buat Beli Rumah

Berita
Kementerian ATR/BPN Buka Kesempatan Magang untuk Mahasiswa

Kementerian ATR/BPN Buka Kesempatan Magang untuk Mahasiswa

Berita
Asosiasi Arsitek: Keikutsertaan dalam BOI Bukan Semata-mata 'Pekerjaan'

Asosiasi Arsitek: Keikutsertaan dalam BOI Bukan Semata-mata "Pekerjaan"

Berita
Diundang ke Istana Negara, Ini Masukan Lima Asosiasi Arsitek kepada Jokowi Soal IKN

Diundang ke Istana Negara, Ini Masukan Lima Asosiasi Arsitek kepada Jokowi Soal IKN

Berita
Aristoteles Hadir di Serpong, Dipatok Rp 3 Miliar Per Unit

Aristoteles Hadir di Serpong, Dipatok Rp 3 Miliar Per Unit

Perumahan
Pasca-gempa, 82 Bangunan Rusak di Sulbar Direhabilitasi

Pasca-gempa, 82 Bangunan Rusak di Sulbar Direhabilitasi

Berita
MRT Jakarta Tawarkan Sejumlah Keuntungan bagi Startup yang Mau Kerja Sama, Ini Syaratnya

MRT Jakarta Tawarkan Sejumlah Keuntungan bagi Startup yang Mau Kerja Sama, Ini Syaratnya

Berita
Hingga Maret 2021, LPJK Terbitkan 9.666 Sertifikat Kompetensi Kerja Kontruksi

Hingga Maret 2021, LPJK Terbitkan 9.666 Sertifikat Kompetensi Kerja Kontruksi

Konstruksi
komentar
Close Ads X