Pengamat Usul Penyertaan Modal Masyarakat Bangun Tol Trans-Sumatera

JAKARTA, KOMPAS com - Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Fakultas Teknik Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan, investasi yang bersumber dari masyarakat dapat menjadi solusi pendanaan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga lain menggandeng pengusaha daerah dan nasional berinvestasi dalam membangun jalan tol.

"Ajak dong pengusaha nasional, daerah untuk berinvestasi bangun infrastruktur jalan dan kawasan di sekitarnya. Kan banyak perusahaan nasional yang investasinya di luar negeri, minta juga untuk berinvestasi di sini," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/1/2021).

Baca juga: Tol Trans-Sumatera Terganjal Defisit Rp 60 Triliun, HK Diminta Terapkan Lean Construction

Pemerintah juga mesti memulai untuk membentuk sistem modal penyertaan masyarakat.

Tujuannya agar muncul alternatif baru dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan pengusaha-pengusaha yang selama ini berinvestasi di luar negeri.

"Kalau penyertaan modal masyarakat ini kan sudah jalan di Jepang. Jadi prinsip Jepang itu utangnya bukan dari luar, tapi utang dalam negeri," imbuh Ali.

Dia menuturkan, nantinya masyarakat atau pengusaha yang ingin berinvestasi mesti diberikan sejumlah insentif seperti keringanan pembayaran pajak dan semacamnya.

"Pemerintah dapat memberi relaksasi atau kompensasi pembayaran pajaknya. Jadi sistem itu yang mulai sekarang harus upgrade," ujarnya.

Di satu sisi, banyak pengusaha nasional yang memiliki perusahaan di Pulau Sumatera. Mereka terbantu dengan dibangunnya JTTS yang memudahkan akses dan konektivitas, terutama memangkas waktu tempuh dan biaya logistik.

Baca juga: Defisit Rp 60 Triliun, Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera Bisa Dibiayai SWF

Menurut Ali, pengusaha mesti dilibatkan dalam pembangunan JTTS agar menjadi satu- kesatuan dengan pembangunan yang lainnya seperti kawasan industri, bisnis, bahkan pariwisata.

Karena JTTS memiliki peran dan fungsi yang sangat penting terutama untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.

Ali menyarankan, Kementerian PUPR mesti bekerja sama dengan berbagai kementerian lain termasuk dengan pemerintah daerah untuk membangun grand design megaproyek pembangunan infrastruktur di Sumatera.

Dengan begitu, investor dapat melihat secara jelas peta besar dari dibangunnya JTTS yang akan menghubungkan berbagai lokasi strategis di wilayah tersebut.

"Kalau penyertaan modal itu sudah ada, nantinya kan jadi bisa digunakan tidak hanya untuk pembangunan jalan tol, tetapi juga untuk pengembangan kota urbanisasi, kawasan pariwisata, dan yang lainnya," tuturnya.

Baca juga: Hingga Akhir 2020, Hutama Karya Operasikan 513 Kilometer Tol Trans-Sumatera

Untuk diketahui, kontruksi JTTS terkendala biaya akibat kekurangan penyertaan modal negara (PMN).