Defisit Rp 60 Triliun, Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera Bisa Dibiayai SWF

Kompas.com - 31/01/2021, 14:56 WIB
Progres pengerjaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT). Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRProgres pengerjaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Fakultas Teknik Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat menjadi alternatif pendanaan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

"Kita sudah punya lembaga pengelola investasi atau SWF. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif dana yang bisa digunakan oleh Hutama Karya," kata Ali kepada Kompas.com, Minggu (31/01/2021).

Dana SWF dapat dialokasikan untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dengan menggunakan dana SWF ini, proyek pembangunan JTTS sepanjang 2.765 kilometer dapat lepas dari ketergantungan pada APBN.

Baca juga: Tol Trans-Sumatera Terganjal Defisit Rp 60 Triliun, HK Diminta Terapkan Lean Construction

Namun demikian, karena SWF merupakan dana investasi maka konsekuensinya pembangunan JTTS ini juga harus dapat menghasilkan profit bagi investor.

"Investor kan filosofinya cari untung. Mereka tidak peduli dengan nilai benefit cost ratio-nya, tapi mereka lebih ke financial return yang bakal mereka dapet," jelasnya.

Mekanismenya, kata Ali, dana dari SWF disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemegang konsesi secara business to business dengan skema kerja sama ventura atau joint venture.

Jalan Tol Pekanbaru-Dumai menelan investasi sekitar Rp 16,21 triliun. Jalan Tol ini merupakan terpanjang ketiga setelah yang beroperasi setelah Tol Terbanggi Besar-Permata Panggang-Kayu Agung dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Hutama Karya Jalan Tol Pekanbaru-Dumai menelan investasi sekitar Rp 16,21 triliun. Jalan Tol ini merupakan terpanjang ketiga setelah yang beroperasi setelah Tol Terbanggi Besar-Permata Panggang-Kayu Agung dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Menurut Ali, pembangunan JTTS mestinya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan di sekitarnya seperti kawasan industri, bisnis, pariwisata, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya.

Karenanya dibutuhkan adanya kerjasama antar-kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, bahkan Kepala Daerah setempat.

Kerja sama ditujukan untuk mengkaji potensi investasi, bahkan melakukan sharing cost dalam pembangunan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X