JAKARTA. KOMPAS.com - Kontruksi Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) terkendala biaya akibat kekurangan penyertaan modal negara (PMN).
Defisit suntikan modal negara yang dialami pelaksana proyek JTTS yakni PT Hutama Karya (Persero) mencapai Rp 60 triliun.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menngungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR, Rabu (27/01/2021).
Menanggapi hal itu, Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Fakultas Teknik Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan efisiensi biaya pembangunan JTTS sudah harus dilakukan di tengah keterbatasan pendanaan.
Baca juga: Belum Tergantikan, Ini Profil Terpeka Tol Terpanjang di Indonesia
Menurutnya, Hutama Karya mesti segera melakukan metode efisiensi lean construction atau menghilangkan aktivitas yang tidak ada nilai tambahnya, pemborosan (wastes) maupun kerugian (losses) dengan tujuan menghasilkan nilai tambah (added value) dalam suatu proyek
"Saran saya ke Hutama Karya adalah gunakan lean construction atau manajemen konstruksi ramping atau rekayasa nilai tambah," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/01/2021).
Efisiensi dilakukan mulai dari metode kerja, penggunaan alat kerja, seperti alat-alat berat, bahkan hingga perampingan struktur pekerja dalam pembangunan tersebut.
Dengan kerbatasan dana ini, harus dicari terobosan-terobosan yang dapat menghemat pengeluaran, seperti metode kerja, penggunaan alat kerja dan sebagainya.
"Dan yang membedakan nanti itu model metode kerjanya, misal kalau ada proses-proses yang tidak efisien kemudian bisa digabung dan bisa dilakukan bundling," lanjutnya.
Baca juga: Selamat Tinggal 2020, Ini Lima Jalan Tol Terpanjang di Indonesia
Ali menegaskan bahwa upaya efisiensi dalam kontruksi itu sama sekali tidak memengaruhi kualitas jalan tol yang akan dibangun.
Dalam konsturksi, standar kualitas merupakan aspek yang tidak boleh diturunkan karena erat kaitannya dengan keamanan (safety).
"Jadi Hutama Karya yang mesti melakukan kajian-kajian upaya perampingan ini," tutur dia.
Hingga saat ini pemerintah tengah berupaya untuk mencari solusi pendanaan agar pembangunan proyek tersebut dapat berlanjut.
Hal itu dibutuhkan agar pembangunan JTTS tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Jokowi menyebut bahwa kebutuhan tambahan pendanaan untuk pembangunan Tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai Rp 386 triliun hingga tahun 2024.
“Untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara (07/07/2020).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.