SMI Suntik Pinjaman KAI, Krakatau Steel, dan Garuda Indonesia Rp 15 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI telah melakukan perjanjian pinjaman dana Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN) kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 15 triliun hingga November 2020.

Rinciannya, nilai investasi IP PEN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 3,5 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebanyak Rp 3 triliun, serta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp 8,5 triliun.

Direktur Pembiayaan dan Investasi Pt SMI Sylvi J Gani mengatakan hal itu dalam konferensi virtual, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Peroleh Hibah 21 Juta Euro dari Uni Eropa, SMI Garap Infrastruktur Daerah

"Di sini PT SMI bertindak sebagai Pelaksana Investasi yang merupakan wakil dari Pemerintah," ujar Sylvi.

Perlu diketahui, SMI mendapatkan perluasan mandat dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2020 tentang penugasan khusus untuk menyalurkan pinjaman ke Pemerintah Daerah (PEN Daerah) dan BUMN (Investasi Pemerintah-IP PEN). 

Menurut Sylvi, IP PEN ini merupakan langkah responsif dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19.

Dia melanjutkan, urgensi atas kebutuhan penyaluran IP PEN kepada tiga BUMN itu dinilai sangat penting.

Karena memiliki dampak ganda (multiplier effect) yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan perekonomian Indonesia dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat luas.

Baca juga: SMI Proyeksikan Pendapatan Usaha Naik Jadi Rp 5,52 Triliun

Selain itu, masing-masing BUMN memiliki peran penting dalam menggerakkan kembali roda perekonomian dan industri terkait lainnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko PT SMI Faaris Pranawa mengungkapkan, dukungan SMI dalam IP PEN juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2020.

Dalam peraturan itu, SMI diamanatkan untuk melakukan penilaian atas usulan dukungan IP
PEN dan rekomendasi Key Achievement Indikator (KPI) untuk memantau serta mengevaluasi kinerja.

"Sebelum IP PEN diputuskan, SMI telah melakukan kajian secara komprehensif terhadap
kondisi BUMN", ujar Faaris.

Misalnya, mengikutsertakan lembaga independen seperti konsultan keuangan, konsultan hukum, dan lembaga pengkaji ekonomi untuk mempertimbangkan beberapa risiko yang dimitigasi.