Kompas.com - 08/12/2020, 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah yang sengaja ditelantarkan selama dua tahun setelah diberikan izin pengelolaan akan dicabut dan dikembalikan ke negara sebagai aset bank tanah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan hal itu seperti dikutip Kompas.com dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (8/12/2020).

"Tanah atau kawasan yang dalam kurun waktu dua tahun sengaja ditelantarkan sejak diberikan (izin) akan dicabut dan dikembalikan ke negara sebagai bank tanah," tegas Budi.

Budi melanjutkan, tanah atau kawasan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Sementara itu, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN Perdananto Ariwibowo mengatakan, bank tanah memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan kegiataan perencanaan, pengadaan, pengelolaaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah di Indonesia.

Baca juga: Sengketa Timbul karena Pemda Tak Mengelola Tanah Telantar

"Bank tanah ini dibuat untuk mengatur dan menata tanah lebih tertib, terutama untuk kepentingan negara," ujar Perdananto.

Bank tanah tersebut nantinya akan mengambil dan menampung tanah kemudian mengelola dan mengembalikan kembali untuk kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, serta pemerataan.

Saat ini, Pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berupa 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Khusus pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan 5 RPP yakni, RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah.

Kemudian, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Telantar.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai dapat memberikan kepastian dalam kegiatan untuk kepentingan umum seperti pengadaan tanah untuk pembangunan proyek infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol, waduk, dan bandara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menakar Efisiensi Desain Tembok Raksasa “The Line”, Proyek Ambisius Arab Saudi

Menakar Efisiensi Desain Tembok Raksasa “The Line”, Proyek Ambisius Arab Saudi

Arsitektur
Indonesia-Arab Saudi Sepakat Bandara Kertajati Buka Empat Penerbangan Umrah

Indonesia-Arab Saudi Sepakat Bandara Kertajati Buka Empat Penerbangan Umrah

Berita
Pertama di Indonesia, NavaPark BSD City Raih Sertifikasi Greenship Neighborhood Platinum

Pertama di Indonesia, NavaPark BSD City Raih Sertifikasi Greenship Neighborhood Platinum

Hunian
Tertarik Beli Rumah Pakai BPJS Ketenagakerjaan? Berikut Ketentuannya

Tertarik Beli Rumah Pakai BPJS Ketenagakerjaan? Berikut Ketentuannya

Hunian
Apa Saja Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan? Ini Jawabannya

Apa Saja Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan? Ini Jawabannya

Berita
Dengan Gaji Rp 10 Juta Per Bulan, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Milenial?

Dengan Gaji Rp 10 Juta Per Bulan, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Milenial?

Hunian
Nih, 10 Rekomendasi Rumah Murah di Cileungsi (II)

Nih, 10 Rekomendasi Rumah Murah di Cileungsi (II)

Perumahan
Bandara JB Soedirman Akan Kembali Layani Penerbangan Komersial, 6 Bupati Komitmen Beli Kursi

Bandara JB Soedirman Akan Kembali Layani Penerbangan Komersial, 6 Bupati Komitmen Beli Kursi

Berita
Terapkan Pertambangan yang Baik, SIG Dapat 3 Penghargaan dari Kementerian ESDM

Terapkan Pertambangan yang Baik, SIG Dapat 3 Penghargaan dari Kementerian ESDM

Konstruksi
Pasok Air Baku di Kupang, Bendungan Manikin Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pasok Air Baku di Kupang, Bendungan Manikin Ditargetkan Rampung Awal 2024

Konstruksi
Bendungan Raknamo Diresmikan Presiden Jokowi Tahun 2018, Basuki: Optimalkan Pemanfaatannya

Bendungan Raknamo Diresmikan Presiden Jokowi Tahun 2018, Basuki: Optimalkan Pemanfaatannya

Konstruksi
Nih, 10 Rekomendasi Rumah Murah di Cileungsi (I)

Nih, 10 Rekomendasi Rumah Murah di Cileungsi (I)

Perumahan
Ini Manfaat 7 Bendungan yang Dibangun Bersamaan di NTT

Ini Manfaat 7 Bendungan yang Dibangun Bersamaan di NTT

Konstruksi
Pemerintah Akui Bangun Tol Serpong-Balaraja Terbilang Lambat

Pemerintah Akui Bangun Tol Serpong-Balaraja Terbilang Lambat

Berita
3 Alasan Memilih Kayu Sebagai Penutup Lantai Rumah Minimalis

3 Alasan Memilih Kayu Sebagai Penutup Lantai Rumah Minimalis

Tips
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.