Jokowi Resmi Teken Inpres Air Minum dan Sanitasi

Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini ditandatangani oleh Jokowi di Jakarta pada Senin (29/01/2024).

Ditujukan untuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

"Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air, menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya stunting, serta mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat, diperlukan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), dengan ini mengintruksikan (9 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah)," bunyi Inpres tersebut.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, nilai yang diusulkan untuk menjalankan Inpres Air Minum dan Sanitasi mencapai sekitar Rp 16,6 triliun.

"Nilainya kita waktu mengusulkan itu Rp 16,6 triliun, tapi yang prioritas untuk bisa ditangani itu Rp 2,3 triliun," jelas Basuki saat ditemui usai Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (3/11/2023).

Rencana pengadaan Inpres Air Minum dan Sanitasi muncul berkat keberhasilan Inpres Jalan Daerah (IJD) menurut Bappenas.

Selain itu, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang mencantumkan proyek Akses Air Minum Perpipaan sebanyak 10 juta SR ke dalam Proyek Prioritas Strategis.

Namun demikian, yang berhasil terpasang hingga saat ini baru ada sekitar 3,8 juta SR dengan 6,2 juta SR yang masih harus dikejar. Inpres ini akan dijalankan di 389 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.