Jelang Akhir Tahun, Hunian di Bawah Rp 600 Juta Paling Banyak Dicari

Sentimen positif ini tercermin pada meningkatnya pencarian properti year-on-year (yoy) atau tahunan pada September 2023 yang mencatat bahwa pencarian properti meningkat 12,7 persen persen dibandingkan dengan sebelumnya.

Dari pencarian tersebut, kisaran harga Rp 600 juta ke bawah menjadi preferensi terpopuler dengan persentase 51,39 persen.

Lalu, diikuti dengan kisaran harga Rp 600 juta hingga Rp 2 miliar sebagai pencarian kedua terbanyak dengan 25,56 persen.

CEO Lamudi Indonesia Mart Polman mengatakan, hal ini bisa menjadi indikasi kebutuhan terhadap properti meningkat, namun daya beli masyarakat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Akan tetapi, terdapat optimisme bagi sektor properti karena mengikuti keputusan BI (Bank Indonesia) yang telah hampir 8 bulan mencoba untuk menahan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, sempat diproyeksikan akan mencapai 6 persen bahkan hingga akhir 2024.

“Kami apresiasi upaya BI untuk menstabilkan keadaan ekonomi nasional. Namun, sektor prioritas seperti properti sangatlah bergantung pada sistem kredit sehingga kami berharap agar kenaikan bunga tetap terkendali dan dampaknya terhadap KPR (Kredit Pemilikan Rumah) tidak terlalu besar,” ujar Mart dalam rilis, Kamis (9/11/2023).

Sebelumnya diketahui, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18 Oktober 2023 sampai 19 Oktober 2023 yang menetapkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 6 persen.

Kebijakan ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tren properti yang sebelumnya sempat positif menjelang akhir tahun.

BI telah melonggarkan rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti dan rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti, atau pembiayaan di muka atau down payment (DP) 0 perse hingga akhir tahun 2023.

Telah diumumkan juga pada 6 November 2023 oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta pemberian bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 4 juta.

Program ini berlaku untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar sebesar 100 persen untuk periode November 2023 hingga Juni 2024.

Selanjutnya, hingga Desember 2024 subsidi PPN DTP akan diberikan sebesar 50 persen.

Subsidi juga diberikan untuk pembelian rumah baru dengan harga maksimal Rp 5 miliar. Namun, PPN DTP 100 persen hanya akan diberikan untuk Rp 2 miliar pertama.