Bangun Gedung di IKN, Ditjen Cipta Karya Diguyur Rp 11,44 Triliun

Secara rinci, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menjelaskan, sektor air minum mendapatkan kucuran Rp 0,80 triliun untuk membangun Prasarana Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Tahap II, dan Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku Semoi.

"Karena kebutuhan (air minum di IKN) 1.000 liter per detik dan kami akan coba untuk menyelesaikannya," ucap Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Rabu (6/9/2023).

Kemudian sektor penataan kawasan permukiman mendapatkan anggaran Rp 1,06 triliun untuk pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, Kawasan Beranda Nusantara, Lanskap IKN, serta Sistem Proteksi Kebakaran KIPP.

Lalu ada sektor bangunan gedung yang mendapatkan porsi Rp 7,91 triliun untuk Gedung Pusat Pemerintahan I dan II, 4 Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Masjid Negara.

"Nanti juga akan ada kantor Otorita IKN (di sektor bangunan gedung)," imbuh Diana.

Terakhir ada sektor perencanaan dan manajemen yang mendapatkan anggaran Rp 0,06 triliun untuk melaksanakan Perencanaan dan Pengendalian IKN serta Dukungan Teknis Pengadaan Tanah.

Sementara tahun 2024, Ditjen Cipta Karya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 32,7 triliun dari awalnya hanya Rp 27 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 untuk infrastruktur IKN sebesar Rp 40,6 triliun.

"Belanja untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp 40,6 triliun, termasuk yang tadi Kementerian PUPR Rp 35 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Anggaran tersebut diserahkan kepada Kementerian PUPR sekitar Rp 35 triliun dan sisanya untuk Kementerian Perhubungan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada kesempatan yang sama.

"Total Rp 40 triliun, untuk Kementerian PUPR Rp 35,672 triliun yang lain ke Kementerian Perhubungan untuk Bandara VVIP," jelas Basuki.