Harapan Adanya Dua KEK Pariwisata di Bangka Belitung Belum Padam

Dengan demikian, terdapat dua KEK pariwisata di wilayah penghasil timah dunia itu.

Bupati Bangka Mulkan mengatakan, KEK pariwisata masih terus dipersiapkan sebagai salah satu upaya transformasi perekonomian daerah dari tambang ke wisata.

"Mudah-mudahan dua atau tiga tahun lagi sudah bisa disetujui pemerintah pusat," kata Mulkan saat jumpa pers Harmoni Belinyu, Minggu (20/8/2023).

Pemerintah daerah, kata Mulkan, terus menggencarkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata. Salah satunya yang sedang dipersiapkan festival Harmoni Belinyu yang akan digelar pada 28 September 2023.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah mematenkan kuliner khas otak-otak sebagai hak kekayaan komunal dari Belinyu, Bangka.

"Tentunya jenama kita sebagai daerah wisata akan lebih kuat dengan adanya KEK. Untuk itu kami terus berusaha dan bersinergi agar KEK pariwisata Bangka bisa terwujud," ujar Mulkan.

Rencana pengusulan KEK pariwisata Bangka sempat meredup selama dua tahun karena adanya pandemi Covid-19.

Setelah pandemi dinyatakan usai, harapan untuk hadirnya KEK pariwisata kembali dimunculkan. Berbagai festival wisata telah dilaksanakan dalam konsep desa wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Rismy Wiramadonnah mengungkapkan, usulan KEK pariwisata Bangka mencakup wilayah garis pantai di sepanjang jalan lintas timur.

Di sana sudah ada resor dan destinasi pantai yang dikelola masyarakat desa setempat.

"Mulai dari perbatasan Pangkalpinang sampai sepanjang garis pantai lintas timur, menjadi satu kesatuan yang diusulkan untuk KEK," ujar Rismy.

Dia menilai, pariwisata di Bangka bisa berjalan meskipun saat ini masih ada izin usaha penambangan. Hal itu karena adanya sistem zonasi yang membagi antara kawasan pariwisata dan penambangan.

"Nantinya ada dewan nasional yang melakukan kajian," beber Rismy.

Penetapan KEK pariwisata selain memerhatikan potensi sumberdaya alam, juga memertimbangkan komitmen pengusaha pariwisata dalam bentuk sebuah badan hukum perseroan.

Di sana harus sudah ada nilai investasi swasta yang kemudian didukung negara dalam bentuk pembangunan akses publik seperti jalan raya dan sanitasi.

Keberadaan KEK pariwisata menjadi instrumen perekonomian berkelanjutan yang dapat dinikmati masyarakat.