Tak Ada Infrastruktur Baru Food Estate, Basuki Dorong Pengembangan yang Sudah Terbangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak akan membangun infrastruktur baru food estate hingga tahun 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya akan mendorong pengembangan infrastruktur food estate yang sudah terbangun di 4 lokasi/provinsi.

Keempat lokasi infrastruktur food estate yang dimaksud tersebut meliputi, Humbang Hasundutan di Sumatera Utara (Sumut), Dadahup di Kalimantan Tengah (Kalteng), Belu, Sumba Tengah dan Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Keerom di Papua.

Menurut Basuki, saat ini masyarakat dan pihak terkait di sekitar infrastruktur food estate harus dipaksa bergerak untuk menanam.

"Saya 3 tahun di NTT. Pertama kali enggak gampang menggerakkan untuk bertanam, harus telaten," imbuh Basuki.

Secara rinci, berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian PUPR, untuk di Humbang Hasundutan telah tersedia infrastruktur air baku berupa jaringan perpipaan primer dan sekunder untuk lahan 1.000 hektar, di mana yang sudah siap untuk ditanami seluas 119 hektar.

"Dari 119 hektar, lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 41,8 hektar di antaranya ditanami bawang merah, bawang putih, cabai, kubis, jagung dan kentang oleh masyarakat," kata Basuki dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan land clearing di kawasan Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) seluas 72 hektar dari rencana 200 hektar, beserta pembangunan fasilitasnya.

Beralih ke food estate di Kalteng, pada tahun 2021 pemerintah merencanakan pengembangan seluas 43.000 hektar.

Kementerian PUPR telah mendukung penyediaan infrastruktur berupa jaringan irigasi rawa di Blok A seluas 43.000 hektar.

Penyediaan infrastruktur jaringan irigasi tersebut terdiri dari pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa sepanjang 2.195 kilometer, pembangunan pintu dan jembatan sejumlah 178 unit pintu air dan 60 unit box culvert, serta rehabilitasi Pintu Air DIR Dadahup Tahap 2 (SYC).

"Rehabilitasi Pintu Air DIR Dadahup Tahap 2 berupa pembangunan 1 pintu air primer, pembangunan 4 pintu air tersier, pembangunan 9 box culvert dan rehabilitasi 3 pintu air primer," ucap Basuki.

Kemudian untuk NTT, pengembangan food estate terdapat di Kabupaten Belu, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.

Di Kabupaten Belu, pemanfaatan air dari Bendungan Rotiklot seluas 55 hektar, pemanfaatan air dari Bendungan Haliwen seluas 20 hektar dan dari Bendungan Haekrit seluas 60 hektar.

Sedangkan untuk di Kabupaten Sumba Tengah NTT, telah dilakukan peningkatan Jaringan Irigasi Embung Lokojange dengan luas layanan 260 hektar dan pemanfaatan air tanah lewat pembuatan sumur.

Sementara untuk di Sumba Timur, pengembangan lahan sorgum sangat didukung dengan ketersediaan air tanah yang banyak dan keaktifan para petani.

Terakhir untuk food estate di Keerom, Papua, pada tahap pertama Kementerian PUPR mulai menyiapkan food estate di lahan eks-sawit seluas 3.000 hektar.

"Sejauh ini sudah dilakukan olah tanah siap tanam seluas 500 hektar, kalau ini dapat ditanami dengan baik baru dilanjutkan, karena ketersediaan airnya sangat cukup," pungkas Basuki.

Sementara berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, diketahui ada 28 paket pekerjaan infrastruktur yang telah selesai tender.

Berdasarkan data tersebut, total jumlah harga kontrak yang telah dibuat adalah sebesar Rp 799.090.811.590 atau Rp 799 miliar.