Tahun 2023, Kementerian PUPR Fokus Rampungkan Proyek Infrastruktur "On Going"

Keputusan ini diambil untuk mewujudkan target Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang meminta seluruh infrastruktur yang diprogramkan bisa rampung selambat-lambatnya pada semester pertama tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Raker ini membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2023 serta rencana kerja Kementerian PUPR tahun 2024.

Menurut Zainal alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 125,22 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk tender atau lelang kegiatan baru sekitar Rp 38,18 triliun.

"Kementerian PUPR akan meminimalisir pembangunan infrastruktur baru dan fokus pada penyelesaian infrastruktur yang sedang berlangsung serta program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, rehabilitasi)," kata Zainal.

Pada tahun anggaran (TA) 2023, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang sumber daya air yaitu pembangunan 12 bendungan ongoing dan 4 bendungan baru, pembangunan 6.900 hektar daerah irigasi.

Kemudian rehabilitasi dan peningkatan 98.700 hektar irigasi, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 87,75 km.

"Di bidang jalan dan jembatan akan dibangun 444 km jalan baru, 8.255 meter jembatan, 2.165 meter flyover/underpass, dan 6,5 km jalan tol,” paparnya.

Sementara di bidang permukiman akan dilaksanakan pembangunan dan peningkatan 2.206 liter/detik SPAM, sistem pengelolaan air limbah untuk 16.600 KK, sistem pengelolaan persampahan untuk 26.500 KK dan penanganan 307 hektar kawasan kumuh.

Ada juga program penyelenggaraan bangunan gedung, penataan kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.

Kemudian di bidang perumahan telah diprogramkan pembangunan 5.379 unit rumah susun (rusun), pembangunan 3.362 unit rusun khusus, bantuan 145.000 unit rumah swadaya melalui skema BSPS termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), dan pembangunan 27.825 unit PSU.

"Untuk membantu membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat, Kementerian PUPR juga mengintensifkan pelaksanaan program padat karya dengan target keseluruhan penerima manfaat sebesar 785 ribu pekerja," terang Zainal Fatah.

Untuk mempercepat pelaksanaan program tahun 2023, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang dimulai sejak bulan Oktober 2022.

Zainal menambahkan, untuk rencana kerja TA 2024, penyusunan program infrastruktur akan berdasar pada 4 hal.

Pertama, soal penyelesaian sisa target Renstra sesuai RPJMN 2020 - 2024, kemudian penyelesaian pekerjaan konstruksi selambat-lambatnya pada awal tahun 2024. 

Selanjutnya OPOR bagi infrastruktur yang terbangun, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024, serta mematuhi seluruh prosedur keuangan dan PBJ. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan, dilakukannya raker agar DPD memiliki gambaran atas program-program Kementerian PUPR sehingga DPD bisa mengarahkan dinas teknis di 35 provinsi terkait program apa saja yang menjadi prioritas nasional.

"Komite II DPD memberikan apresiasi atas kemitraan yang telah terbentuk dengan Kementerian PUPR dan akan mendukung program Kementerian PUPR yang menyangkut kepentingan nasional dan daerah," tegas Bustami.