Rencana Proyek Tol Lingkar Solo, Ditentang Tiga Bupati hingga Dipertanyakan Pakar

Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti data teknis mengenai jalan tol yang digadang-gadang bakal mengurai kemacetan di Kota Solo itu.

Sebab, pemerintah melalui Kementerian PUPR masih melaksanakan studi kelayakan proyek Tol Lingkar Solo.

Kendati demikian, rencana jalan tol tersebut menuai penolakan dari tiga bupati di Provinsi Jawa Tengah yang wilayahnya dilalui.

Latar Belakang Proyek Tol Lingkar Solo

Mengutip dari pemberitaan Harian Kompas, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sebetulnya mengusulkan ke Kementerian PUPR berupa proyek Jalan Lingkar Luar Solo, alias non-tol, sejak tahun 2015.

Setahun berselang, dilakukan studi kelayakan namun hasilnya tak kunjung ada tindak lanjut.

Kemudian tahun 2021, Pemkot Solo melayangkan surat untuk mempertanyakan perihal proyek itu kepada Kementerian PUPR.

Setelah itu, pemerintah kembali melakukan studi kelayakan pada 2022-2023. Akan tetapi, studi kelayakan terbaru justru pembangunan jalan tol.

"Kami memohonnya (kepada Kementerian PUPR) memang perihal jalan lingkar. Tetapi, permohonan awal kami berupa jalan non-tol," jelas Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Surakarta Joko Supriyanto, Selasa (03/01/2023).

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menilai, pembangunan Jalan Tol Lingkar Solo cukup penting. Sebab, tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta sudah cukup tinggi.

Apalagi, pembahasan mengenai infrastruktur tersebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan sebelum ia menjabat sebagai Wali Kota.

"Lihat saja, Solo ini sudah hampir tidak bisa bergerak. Lalu lintasnya stuck. Itu urgensinya jalan lingkar," ujar Gibran.

Ditentang Tiga Bupati

Rencana pembangunan Tol Lingkar Solo mendapat tentangan dari tiga bupati, yakni Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo.

Karena diketahui, pembangunan tol tersebut rencananya melewati Kabupaten Klaten, Karanganyar, dan Sukoharjo.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku tidak setuju dengan rencana pembangunan Tol Lingkar Solo.

Karena pembangunan berkonsep jalan tol dinilai akan mematikan perekonomian warga yang dilewati jalur tersebut.

Dia lebih mendukung pembangunan Jalan Lingkar Solo (bukan tol) atau Solo Ring Road.

"Sawah dilewati jalan lingkar lebih produktif. Tapi kalau pintu tol ketutup temboknya, jalan tol, itu mati. Konsep itu ya kalau nanti diskusi yang kita usulkan untuk memperkaya potensi itu," terang Yuli pada Kamis (29/12/2022), dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan juga tidak menyetujui proyek Tol Lingkar Solo karena akan menggerus lahan pertanian di wilayahnya.

"Saya tidak setuju. Karena pertimbangan bahwa tol PSN yang saat ini direncanakan dibangun ini kan sudah menggunakan sawah lestari atau pertanian 300 hektar," jelasnya pada Selasa (03/01/2022), dikutip dari Kompas.com.

Sehingga proyek itu nantinya akan mengurangi luasan sawah pertanian lagi. Mengingat sebelumnya sejumlah wilayah di Klaten juga terdampak pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo.

"Sehingga, kasihanlah anak cucu kita. Anak cucu kita nanti mau makan apa kalau sawah pertaniannya dipakai untuk tol terus," tuturnya.

Hal serupa disampaikan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dia mengaku keberatan dengan rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Solo.

Sebab dinilai banyak Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di wilayah Sukoharjo yang bakal terkena dampak dari rencana pembangunan tersebut.

"Terus terang saya Bupati Sukoharjo bukan menolak, tapi saya keberatan dengan adanya tol ini karena akan mengganggu. LSD kita banyak sekali," kata Etik pada Rabu (4/1/2023), dikutip dari Kompas.com.

Apalagi, menurutnya, Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyanggan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

"Kemudian kalau dibangun tol, kami keberatannya nanti untuk pengembangan kota juga terhambat," terangnya.

Oleh karena itu, Etik lebih mengharapkan pembangunan Jalan Lingkar Solo (bukan tol) daripada Tol Lingkar Solo.

"Kalau bisa ya ring road atau arteri ya. Jadi masyarakat bisa berinvestasi, kota berkembang, dan ekonomi juga bisa jalan. Kalau tol kan ndak bisa. Itu harapan kami," pungkasnya.

Perlukah Pembangunan Tol Lingkar Solo?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan, rencana proyek Tol Lingkar Solo perlu diurungkan. 

Sebab, mengurai kemacetan lalu lintas jalan di perkotaan cukup dengan membangun jalan lingkar. Tidak perlu membangun jalan tol.

"(jalan lingkar) Lebih murah dan luasannya (area lahan yang diperlukan) bisa lebih kecil dari tol. Karena bikin jalan tol ada persyaratan-persyaratan minimum seperti Rumija," terangnya kepada Kompas.com, Kamis (05/01/2022).

Apalagi wilayah sekitar yang akan dilalui merupakan area persawahan yang menjadi lumbung pangan produktif. Sehingga penggunaan lahan tersebut untuk pembangunan perlu diminimalisir.

"Sangat wajar (jika tiga bupati menolak rencana Tol Lingkar Solo), karena kita kan harus mengorbankan lahan pertanian. Ya cukup jalan lingkar saja, itu jalan biasa (bukan tol)," tandasnya.

Menurut Agus Pambagio, sebetulnya solusi mengurai kepadatan lalu lintas di perkotaan bukanlah membangun jalan.

Melainkan pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam kota, serta menyediakan infrastruktur transportasi umum yang terintegrasi.

"Karena kepadatan lalu lintas di kota itu bukan membikin jalan, tapi pembatasan kendaraan dan penyediaan angkutan umum yang terintegrasi jauh lebih penting," pungkasnya.

Penulis: Nino Citra Anugrahanto; Kontributor Solo, Labib Zamani; Kontributor Kota Solo, Fristin Intan Sulistyowati | Editor: Haris Firdaus; Dita Angga Rusiana