Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Resor Mewah di Sumba Tengah Diduga Langgar Garis Sempadan Pantai

Resor berlokasi di Pantai Lima Bidadari atau Pantai Aili. Belakangan diketahui pemiliknya adalah Brush Carpenter, investor berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Fasilitas akomodasi yang mulai dibangun pada Maret 2021 itu adalah yang pertama di Sumba Tengah bagian Selatan.

Dari hasil penelusuran, Konda Maloba Abadi berdiri persis di bibir pantai Lima Bidadari. Jarak bangunan resor bahkan kurang dari 100 meter dari bibir pantai.

Konda Maloba Abadi juga diduga melakukan privatisasi pantai menyusul video seorang pemancing yang dilarang masuk ke Pantai Aili.

Kasus itu sempat menjadi sorotan warganet melalui tagar #PantaiMilikPublik di media sosial Twitter. Tagar tersebut sempat menjadi trending topic pada Juli-Agustus 2022 lalu.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan, privatisasi sempadan pantai adalah praktik pembangkangan terhadap peraturan.

"Ini menunjukkan potret lemahnya pemerintah di depan para pemodal," katanya kepada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Beberapa lokasi tersebut antara lain di Labuan Bajo, Sumba, Kota Kupang.

Oleh karena itu, Umbu mendesak pemerintah segera menindak Konda Maloba Abadi.

"Pemerintah harus menegakkan aturan. Ini bentuk pengabaian pemerintah soal keadilan ruang penghidupan rakyat dan keadilan antar generasi," tegasnya.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi Parid Ridwanuddin mengatakan hal senada, bahwa privatisasi pantai dan pelanggaran sempadan oleh akomodasi pariwisata di Sumba sudah berlangsung lama.

Parid menyebut salah satu hotel yang melarang nelayan sekitar melintasi perairan dekat hotel tersebut.

“Itu terjadi tahun 2017 silam. Artinya, bukan hanya sempadan pantai, perairannya pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah pariwisata mereka," ungkapnya.

Dia menyayangkan pembangunan gedung hotel, resort, restoran, industri di sekitar pantai justru membatasi ruang gerak masyarakat setempat, terutama nelayan yang sudah lama tinggal dan hidup di wilayah tersebut.

Padahal, lanjut dia, Peraturan Presiden 51/2016 tentang Batas Sempadan Pantai menjelaskan bahwa penetapan batas sempadan pantai 100 meter bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kehidupan masyarakat dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

"Sayang sekali, dalam praktiknya aturan tersebut lebih banyak dibunyikan untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi tidak untuk investasi, khususnya sektor pariwisata," ujar Parid.

Sementara itu, Pemkab Sumba Tengah membantah adanya praktik privatisasi pantai dan pelanggaran sempadan oleh hotel di wilayahnya.

"Di Sumba Tengah tidak ada," kilah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kabupaten Sumba Tengah Johanis Umbu Tagela, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon.

Menurutnya, Pemkab Sumba Tengah telah memberi penekanan kepada pengusaha atau investor agar tidak melarang atau menutup akses bagi siapapun yang ingin berkunjung ke setiap pantai.

Meski demikian, Johanis membenarkan pagar pembatas di area pembangunan Konda Maloba Abadi dipersoalkan masyarakat.

Menurut dia, pagar itu bukan membatasi akses atau melarang warga menikmati kawasan Pantai Aili.

Ada akses yang telah disediakan di sebelah barat, sehingga siapa pun dapatmemanfaatkannya, menikmati kawasan pantai, pergi memancing, dan kegiatan lain.

Lokasi gang tersebut tak jauh dari gerbang resor, berkisar 100-an meter. Letaknya juga masih di pinggir jalan raya.

"Di sebelah baratnya itu sudah disediakan gang, jalur sekitar dua meter lebarnya. Kapan saja mau ke pantai, bisa lewat situ. Tapi kalau misalnya mau masuk ke resort, lihat-lihat ke dalam bisa minta izin ke satpam dan dipersilahkan," ungkap Johanis.

Johanis juga menyebut, pihaknya tidak bisa mengintervensi pembangunan resor yang hampir rampung tersebut.

"Itu (tanah) kan sudah milik mereka dan ada sertifikat dari BPN, sehingga mereka bangun resor," ujar dia.

Johanis berharap, pembangunan resor maupun hotel di wilayahnya harus didukung, agar bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada Brush Carpenter melalui pesan multimedia. Namun hingga artikel ini ditulis, Brush tak kunjung membalas meski sudah membaca pesan konfirmasi yang diajukan.

https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/16/195200121/resor-mewah-di-sumba-tengah-diduga-langgar-garis-sempadan-pantai

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke