Atasi Kemiskinan Ekstrem Papua Tengah, 60 Rumah Dapat Bantuan Rp 40 Juta

Jumlah bantuan ini untuk membedah 60 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka  penanganan kemiskinan ekstrem (PKE).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan, ini merupakan bagian dari program BSPS.

"Jika rumah masyarakat sudah layak huni, maka mereka bisa tinggal dengan aman, nyaman dan sehat,” ungkap Iwan dalam rilis, Jumat (12/8/2020).

Pemerintah akan terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0 persen pada 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4 persen dari jumlah penduduk atau 10,86 juta jiwa.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Faisal Soedarno menjelaskan, bantuan ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni.

Selain itu, juga mendorong Padat Karya Tunai (PKT) agar mampu memberikan penghasilan juga bagi para pekerja yang mengerjakan rumah-rumah tersebut.

Program PKT ini dinilai penting untuk mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19 dan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ini khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga rumahnya menjadi layak huni, lebih sehat, serta lebih nyaman.

“Dalam penyaluran BSPS ini, setiap unit rumah mendapatkan bantuan senilai Rp 40 juta," kata Faisal.

Rinciannya, dana sebesar Rp 35 juta untuk pembelian material bahan bangunan dan biaya upah tukang senilai Rp 5 juta.

Salah penerima bantuan Program BSPS untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Deiyai adalah keluarga Yoel Doo yang tinggal di Kampung Amago, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.

Dirinya mengucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah sehingga rumah beliau menjadi lebih layak huni.

“Program BSPS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat menumbuhkan lagi semangat gotong royong, dan saling membantu agar sama-sama menikmati bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR,” tutupnya.