61 Persen Masyarakat Cukup Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Mudik Lebaran 2022

Data tersebut merujuk pada hasil survei kepuasan publik terkait kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik Lebaran 2022, yang dirilis oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia.

Temuan survei nasional tersebut dilakukan periode 5 hingga 20 Mei 2022, kepada 1.228 responden terpilih yang diwawancarai lewat telepon.

Margin of error survey diperkirakan ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Para responden diberikan pertanyaan tentang tingkat kepuasan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan momen arus mudik lebaran tahun ini.

Hasilnya 12,6 persen responden merasa sangat puas, 61,2 persen responden cukup puas, 6,8 responden kurang puas dan 1,1 persen responden tidak puas sama sekali. Sementara18,3 persen responden memilih tidak menjawab.

Dalam konfrensi pers Indikator Politik pada Minggu (15/5/2022), Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengatakan kepuasan juga ditujukan terhadap kinerja Kementerian Perhubungan.

“Mayoritas 73,8 persen sangat puas dan cukup puas dalam kinerja pemerintah termask kementerian perhubungan dalam tangani arus mudik,” ujar Muhtadi.

Alasan responden yang merasa puas dengan penanganan mudik Lebaran adalah bisa berlebaran di rumah (30 persen), kembali berkumpul dengan keluarga (27,9 persen), kehidupan kembali normal (17,6 persen), infrastruktur dan moda transportasi semakin baik (6,2 persen).

Kemudian memberi manfaat pada perekonomian (3,4 persen), Lebaran jadi lebih nikmat (3,4 persen), syarat vaksinasi memberi rasa aman (1,9 persen), lainnya (6,4 persen) serta tidak menjawab (3,1 persen).

Sedangkan alasan masyarakat tidak puas dengan penanganan mudik Lebaran yang dilakukan pemerintah adalah kemacetan lalu lintas di mana-mana (42,3 persen), harga-harga meningkat jauh lebih tinggi (11,8 persen), timbulnya kerumunan (10,3 persen).

Selanjutnya lelangkaan barang kebutuhan pokok (8,1 persen), pengaturan lalu lintas kurang baik (4,4 persen), syarat vaksinasi memberatkan (3,2 persen), bahan bakar sulit di dapat (2,7 persen), harga bahan bakar lebih tinggi (2,2 persen).

Kemudian banyak terjadi kecelakaan lalu lintas (1,6 persen), jalan banyak yang rusak (0,6 persen), lainnya (8,9 persen), tidak menjawab (4,0 persen).