Jabar Alami Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PUPR Bantu Bangun Rumah Layak Huni

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, terdapat lima wilayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang ditargetkan bebas dari kemiskinan ekstrem. 

Kelima daerah tersebut yaitu di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibingbin, dan Kecamatan Darma. 

"Pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan di Indonesia pada umumnya tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, tapi juga melibatkan kementerian atau lembaga lain, sektor swasta, dan masyarakat," kata Rachman dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021). 

Menurut Rachman, Kementerian PUPR memiliki sejumlah program infrastruktur dan penyediaan perumahan, seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan dan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. 

"Target yang ingin dicapai adalah menurunkan beban pengeluaran pemerintah daerah, menurunkan wilayah kantong kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera," jelasnya. 

Masyarakat miskin yang menjadi target Kementerian PUPR untuk melaksanakan program ini berasal dari hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Data itu sangat penting, terutama untuk menjamin bahwa penyaluran bantuan yang diberikan itu tepat sasaran," ucapnya. 

Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman menjelaskan, adanya satu data masyarakat miskin di daerah sangat diperlukan agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.

Pembangunan rumah layak huni melalui Program BSPS yang menjadi bagian dari Program Sejuta Rumah diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya di masa pandemi ini.

"Kementerian PUPR menyalurkan Program BSPS dengan nilai bantuan Rp 20 juta untuk bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kami berharap dukungan pemda dan masyarakat agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan baik di lapangan," tutur Edward. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah RTLH yang akan mendapatkan Program BSPS di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebanyak 17.307 unit di 15 kabupaten dan kota.

Jumlah alokasi Program BSPS tersebut berasal dari APBN sebanyak 12.307 unit dan sisanya dari National Affordable Housing Program (NAHP) dari Bank Dunia.

Lebih lanjut, Rachman menerangkan, pandemi Covid-19 menimbulkan banyak masyarakat miskin di Indonesia secara nasional.

Lokasi-lokasi kemiskinan ekstrem tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga tersebar di semua daerah di Indonesia.

Rachman berharap jumlah kemiskinan ektrem di Indonesia dapat hilang pada 2024. 

"Kami harap tahun 2024 jumlah miskin ekstrem di Indonesia bisa mencapai angka nol persen. Semua penduduk Indonesia termasuk masyarakat miskin ekstrem bisa merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga mereka lebih sejahtera," ucap dia. 

Selanjutnya, Bupati Kuningan Acep Purnama menyatakan, berdasarkan data Pemda, tercatat angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kuningan sebelum pandemi Covid-19 sekitar 11,41 persen dan kini meningkat ke angka 12,82 persen, atau setara dengan 139.000 kepala keluarga (KK).

Oleh karena itu, menurut Acep, masalah penanggulangan kemiskinan harus mendapat perhatian oleh semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.