Anggaran BPIW Kementerian PUPR Tahun 2021 Terserap Rp 70,93 Miliar

Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra anggaran tersebut direalisasikan untuk berbagai kegiatan berupa swakelola, konstraktual, belanja modal, belanja operasional, dan belanja pegawai.

"Sebesar Rp 70,93 miliar anggaran BPIW telah direalisikan untuk berbagai kegiatan mulai dari belnaj modal, belanja operasional, belanja pegawai dan yang lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30/08/2021).

Rachman menjelaskan, pagu anggaran BPIW Kementerian PUPR TA 2021 adalah sebesar Rp 206,18 miliar.

Angaran tersebut mengalami refocusing pada tahun ini sebanyak tiga kali yaitu tahap pertama sebesar Rp 57,3 miliar, tahap ketiga sebesar Rp 4,06 miliar dan tahap keempat Rp 8,51 miliar.

Selain refocusing, BPIW juga melakukan percepatan penarikan PHLN untuk kegiatan Integrated Tourism Development Program (ITDP) sebesar Rp 26,70 miliar.

Dengan demikian total pagu anggaran BPIW PUPR TA 2021 adalah sebesar Rp 163,02 miliar, terdiri dari rupiah murni (RM) sebesar Rp 130,32 miliar dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp 32,70 miliar.

"Pagu awal BPIW Kementerian PUPR itu sebesar Rp 206,18 setelah refocusing berubah menjadi Rp 163,02 miliar," ujarnya.

Untuk mempercepat progres fisik dan realisasi anggaran, BPIW akan melakukan sejumlah hal  yaitu pertama, penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Kedua, perubahan kegiatan dari semula pertemuan tatap muka menjadi daring maupun hybrid dengan melibatkan kementerian dan lembaga dengan frekuensi pelaksanaan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara selektif.

Ketiga, dilakukan juga pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas atau survei ke daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dan 3 secara selektif dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Keempat, melakukan upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan PHLN Integrated Tourism Development Program (ITDP) dan National Urban Development Project (NUDP) melalui koordinasi bersama stakeholder terkait.