Kebijakan Stiker untuk Operasional Bus 6-17 Mei 2021 Kurang Optimal

Kebijakan ini tentunya dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19  Nomor 13/2021 dan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 13/2021.

Maksud dari penerapan stiker ini tidak untuk mengakomodasi penumpang mudik, melainkan mengakomodasi kebutuhan transportasi bagi masyarakat atau kalangan yang masih bisa berpergian sesuai kategori yang diatur dalm SE Satgas Covid-19, dan PM Nomor 13/2021.

Selain mengakomodasi kebutuhan tranportasi non-mudik, kebijakan ini dapat juga dilihat sebagai upaya pemerintah untuk tetap mengizinkan Perusahaan Otobis (PO) beroperasi.

Dengan demikian bisa membantu keuangan perusahaan maupun pihak terkait operasional bus mulai dari kru, pegawai PO, hingga agen-agen bus.

Namun, kebijakan tersebut terancam kurang optimal yang disebabkan dua hal utama. Pertama, okupansi bus sudah menurun meskipun tanpa adanya larangan mudik dengan segala kriteria persyaratan perjalanan.

Kedua, adanya kriteria persyaratan perjalanan yakni perjalanan dinas, keluarga sakit keras/meninggal, dan kepentingan persalinan yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait alasan tersebut dan juga dokumen kesehatan seperti hasil tes Genose/Antigen/PCR, potensial semakin mempercepat penurunan kinerja PO.

Dengan peluang sedikitnya penumpang, tentunya PO akan mempertimbangkan untuk mengoperasikan unitnya demi menghindari kerugian.

Akibatnya, tujuan untuk memastikan keberadaan transportasi bus bagi penumpang non-mudik tidak tercapai.

Termasuk juga upaya Pemerintah melalui Kemenhub untuk membantu PO beserta pekerjanya bisa jadi tidak tercapai.

Oleh karenanya, perlu adanya langkah alternatif, misalnya dengan melakukan kebijakan buy the service (BTS) dari Kemenhub ke PO, seperti yang selama ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada operator Transjakarta.

Sehingga ada maupun tidak ada penumpang non-mudik, PO tetap bisa menjalankan unitnya sesuai rute karena sudah dibayar oleh Kemenhub. Penumpang non-mudik pun mendapatkan jaminan keberadaan transportasi bus AKAP.

Mekanismenya adalah PO dibayar pemerintah untuk menjalankan bus sesuai dengan standar kewajaran termasuk biaya solar, tol, upah kru, dan sebagainya.

PO menjalankan busnya sesuai dengan pelabelan yang diberikan pemerintah. Masyarakat non-mudik bisa naik bus tanpa harus membayar ke PO namun segala persyaratan non-mudik terpenuhi.

Petugas ASN terkait perhubungan (Kemenhub, BPTD, Dishub) bisa berperan memverifikasi penumpang maupun bus yang berangkat untuk keperluan transparansi anggaran.

Lalu darimana anggarannya?

Kementerian Keuangan melalui S-30/MK.02/2021 perihal Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 telah memberikan lampu hijau dan arahan untuk pengalihan anggaran terkait penanganan Covid-19.

Dasar refocussing adalah mengamankan pelaksaan vaksin dan vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Buy The Service tentunya berdasar kepada upaya perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Saya yakin besaran anggaran Buy The Service tidak akan sebesar hilangnya potensi pajak dari kebijakan insentif pajak mobil baru tahun 2021 ini. Sehingga seharusnya pemerintah bisa membantu PO melalui kebijakan ini.

Adapun PO yang bisa mendapatkan program ini, tentunya yang terdaftar resmi. Ini juga sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada perusahaan resmi.

Kita ketahui bersama, adanya pelarangan mudik ini di satu sisi mempersulit perusahaan bis resmi beroperasi, namun sisi lain justru menjadi peluang travel gelap beroperasi.

Buy The Service bus AKAP tidak hanya membantu PO sebagai entitas bisnis, namun juga pegawai (baca: masyarakat) di dalamnya mulai dari pekerja, kru, sampai tukang cuci bus sehingga kekecewaan mereka akan kebijakan pelarangan mudik setidaknya bisa sedikit berkurang.