Pembebasan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda Terbentur Kawasan Hutan

Kedua seksi terakhir tol tersebut yakni, Seksi 1 Balikpapan (KM 13)-Samboja sepanjang 22,03 kilometer dan Seksi 5 Sepinggan-Balikpapan (KM 13) sepanjang 11,09 kilometer.

Dengan demikian, jalan bebas hambatan tersebut ditargetkan bisa beroperasi fungsional Lebaran Tahun 2021.

Meski begitu, penyelesaian pembebasan tanah Tol Balikpapan-Samarinda masih terbentur oleh status kawasan hutan.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan hal itu dalam siaran pers, Jumat (26/3/2021).

"Di sini ada pembangunan tol dari Balikpapan sampai Ibu Kota Negara (IKN) baru dan ini sudah hampir rampung, hanya membereskan beberapa hal terutama pembebasan tanah yang masih terbentur oleh status kawasan hutan," kata Surya.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, dia meminta kerja sama dari masyarakat untuk menuntaskan masalah ini hingga bisa diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepat mungkin.

Untuk mencapai target penyelesaian pelepasan kawasan hutan, Surya selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terus mendorong KLHK untuk segera melepaskan lokasi tersebut.

Sehingga, masyarakat bisa segera memanfaatkan jalan tol baru tersebut agar perekonomian di Kalimantan Timur bisa berkembang.

Langkah yang akan dilakukan GTRA pada pembebasan tanah ini adalah dengan melakukan koordinasi secara mendalam.

Selain itu, GTRA akan melakukan rapat koordinasi susulan yang dilaksanakan di Samarinda untuk menyelesaikan masalah di Kalimantan Timur dan Utara, terutama pelepasan kawasan hutan di KM 23 Tol Balikpapan-Samarinda.

"Intinya kami mau menunjukkan komitmen dalam melakukan percepatan demi membereskan masalah ini supaya bisa lebih efektif, masyarakat pun tenang," ujar Surya.

Surya berharap, jika pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda tuntas, sektor perekonomian di wilayah itu bisa bergerak dengan memanfaatkan proyek infrastruktur tersebut.