Hansen Alfian Limbong, SH
Advokat

Spesifikasi:
Hukum Perusahaan, Hukum Property dan Real Estate, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penyelesaian Sengketa di bidang Litigasi dan Non Litigasi

Riwayat Pendidikan:
- Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah
- Anggota Peradi

Riwayat Pekerjaan:
- 2011 - 2012 : Junior Associate di Kantor Advokat GA & CO, Tangerang
- 2012 - Sekarang : Advokat di LBH Transformasi Bangsa, Tangerang
- 2018 - Sekarang : Advokat di Kantor Hukum SLS & Partners, Bekasi

Email: sls02.lawoffice@gmail.com

Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Kompas.com - 02/09/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi pernikahan ShutterstockIlustrasi pernikahan

Apakah pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang menikah saat masa kontrak kerja?

Secara prinsip hubungan hukum yang terjadi di antara pengusaha dengan pekerja dalam hal ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, aturan turunan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta perjanjian kerja dan peraturan perusahaan terkait.

Di dalam perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan wajib memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Namun dalam hal tertentu undang-undang tegas menyatakan hal-hal dilarang yang wajib ditaati oleh para pihak.

Hal yang dilarang di antaranya adalah perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 81 angka 40 ayat 1 yang mengubah Pasal 153 ayat 1 huruf d dan e UU Ketenagakerjan.

Konsekuensi jika perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menikah, yakni pemecatan tersebut batal demi hukum.

Pengusaha wajib mempekerjakan kembali karyawan yang bersangkutan.

Baca juga: Perusahaan Tahan Gaji dan Kompensasi Karyawan Resign, Bagaimana Hukumnya?

Ketentuan ini tegas dinyatakan di dalam UU Cipta Kerja Pasal 81 angka 40 ayat 2.

Berdasarkan UU Ketenagakerjan dan UU Cipta Kerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perusahan/pengusaha tidak berhak melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan karena alasan menikah.

Menikah bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan perusahaan/pengusaha melarang pekerja atau memutus hubungan kerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Konsultasi
Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Konsultasi
Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Konsultasi
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Konsultasi
Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Konsultasi
Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Konsultasi
Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Konsultasi
Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Konsultasi
Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Konsultasi
Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Konsultasi
Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsultasi
Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.