Indonesia dalam Dinamika Geopolitik China dan Jepang atas Okinawa

KEBIJAKAN yang lebih agresif terhadap Okinawa oleh Tiongkok telah menarik perhatian di Asia Timur baru-baru ini.

Persepsi ini bermula dari referensi tersurat yang dibuat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping terhadap pulau-pulau paling selatan Jepang, yang dikenal sebagai Ryukyu, pada awal Juni, saat berkunjung ke Arsip Nasional Publikasi dan Kebudayaan Tiongkok (CNAPC) dan Akademi Sejarah Tiongkok, tempat penyimpanan buku-buku klasik Tiongkok.

Jarang sekali seorang presiden Tiongkok membuat referensi seperti itu, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ada motif yang mendasarinya: kunjungan ke Tiongkok awal bulan ini oleh Denny Tamaki, gubernur Prefektur Okinawa sebagai bagian dari delegasi Jepang.

Dari perspektif Indonesia, kejadian-kejadian saat ini seputar kebijakan Tiongkok yang mungkin lebih agresif terhadap Okinawa, Jepang, sangat menarik.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak kesamaan dengan Jepang, termasuk kompleksitas dalam mengamankan kontrol kedaulatan atas segudang pulau, Indonesia sangat sensitif terhadap manuver-manuver geopolitik di kawasan Asia Timur.

Wacana historis mengenai Kepulauan Ryukyu antara Tiongkok dan Jepang beresonansi dengan banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia juga menghadapi sengketa teritorial yang serupa. Situasi di Okinawa menjadi pengingat akan kompleksitas historis yang mendasari klaim kedaulatan dan dampaknya yang mendalam terhadap hubungan regional.

Pernyataan Xi Jinping di Arsip Nasional Publikasi dan Kebudayaan Tiongkok memang telah meningkatkan kekhawatiran.

Pengakuan publik dan formal atas hubungan historis Okinawa dengan Tiongkok merupakan langkah yang tidak biasa, yang mengisyaratkan adanya klaim implisit atas wilayah tersebut.

Meskipun Indonesia menghormati narasi sejarah Tiongkok, Indonesia juga menjunjung tinggi prinsip hukum internasional kontemporer, di mana wilayah ditentukan oleh perjanjian dan kesepakatan yang diterima secara internasional. Okinawa saat ini diakui sebagai wilayah Jepang.

Penekanan Presiden Tiongkok untuk melestarikan dan mempromosikan peradaban Tiongkok berpotensi mengisyaratkan perluasan lingkup pengaruh budaya, yang mana hal ini mengkhawatirkan.

Penyelarasan antara pelestarian sejarah dengan klaim teritorial dapat menciptakan ketegangan geopolitik tidak hanya dengan Jepang, namun juga di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang lebih luas.

Selain itu, ambiguitas Tiongkok mengenai status Okinawa sebagai bagian dari Jepang, meskipun ada pengakuan resmi dari Jepang, juga memprihatinkan.

Diplomasi dua sisi seperti itu menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan ketidakpercayaan, yang memengaruhi stabilitas kawasan.

Dari sudut pandang geopolitik, meningkatnya ketegangan atas Okinawa antara Tiongkok dan Jepang dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang genting.