Indonesia dalam Dinamika Geopolitik China dan Jepang atas Okinawa

KEBIJAKAN yang lebih agresif terhadap Okinawa oleh Tiongkok telah menarik perhatian di Asia Timur baru-baru ini.

Persepsi ini bermula dari referensi tersurat yang dibuat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping terhadap pulau-pulau paling selatan Jepang, yang dikenal sebagai Ryukyu, pada awal Juni, saat berkunjung ke Arsip Nasional Publikasi dan Kebudayaan Tiongkok (CNAPC) dan Akademi Sejarah Tiongkok, tempat penyimpanan buku-buku klasik Tiongkok.

Jarang sekali seorang presiden Tiongkok membuat referensi seperti itu, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ada motif yang mendasarinya: kunjungan ke Tiongkok awal bulan ini oleh Denny Tamaki, gubernur Prefektur Okinawa sebagai bagian dari delegasi Jepang.

Dari perspektif Indonesia, kejadian-kejadian saat ini seputar kebijakan Tiongkok yang mungkin lebih agresif terhadap Okinawa, Jepang, sangat menarik.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak kesamaan dengan Jepang, termasuk kompleksitas dalam mengamankan kontrol kedaulatan atas segudang pulau, Indonesia sangat sensitif terhadap manuver-manuver geopolitik di kawasan Asia Timur.

Wacana historis mengenai Kepulauan Ryukyu antara Tiongkok dan Jepang beresonansi dengan banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia juga menghadapi sengketa teritorial yang serupa. Situasi di Okinawa menjadi pengingat akan kompleksitas historis yang mendasari klaim kedaulatan dan dampaknya yang mendalam terhadap hubungan regional.

Pernyataan Xi Jinping di Arsip Nasional Publikasi dan Kebudayaan Tiongkok memang telah meningkatkan kekhawatiran.

Pengakuan publik dan formal atas hubungan historis Okinawa dengan Tiongkok merupakan langkah yang tidak biasa, yang mengisyaratkan adanya klaim implisit atas wilayah tersebut.

Meskipun Indonesia menghormati narasi sejarah Tiongkok, Indonesia juga menjunjung tinggi prinsip hukum internasional kontemporer, di mana wilayah ditentukan oleh perjanjian dan kesepakatan yang diterima secara internasional. Okinawa saat ini diakui sebagai wilayah Jepang.

Penekanan Presiden Tiongkok untuk melestarikan dan mempromosikan peradaban Tiongkok berpotensi mengisyaratkan perluasan lingkup pengaruh budaya, yang mana hal ini mengkhawatirkan.

Penyelarasan antara pelestarian sejarah dengan klaim teritorial dapat menciptakan ketegangan geopolitik tidak hanya dengan Jepang, namun juga di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang lebih luas.

Selain itu, ambiguitas Tiongkok mengenai status Okinawa sebagai bagian dari Jepang, meskipun ada pengakuan resmi dari Jepang, juga memprihatinkan.

Diplomasi dua sisi seperti itu menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan ketidakpercayaan, yang memengaruhi stabilitas kawasan.

Dari sudut pandang geopolitik, meningkatnya ketegangan atas Okinawa antara Tiongkok dan Jepang dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang genting.

Mempertahankan hubungan dekat dengan kedua negara, Indonesia mungkin menemukan dirinya dalam situasi yang menantang di mana Indonesia mungkin perlu condong ke satu sisi di atas sisi lainnya, sehingga merenggangkan hubungan diplomatiknya dan berpotensi mengganggu keamanan regional.

Indonesia selalu berusaha untuk menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara besar, sekaligus memperjuangkan peran sentral ASEAN dalam diplomasi regional.

Oleh karena itu, kemungkinan meningkatnya ketegangan Tiongkok-Jepang tidak diragukan lagi akan menguji strategi yang telah berlangsung lama ini.

Selain itu, potensi penggunaan klaim historis oleh Tiongkok untuk menegaskan kedaulatan atas Okinawa dapat menciptakan preseden yang meresahkan, terutama dalam konteks sengketa Laut Tiongkok Selatan yang sedang berlangsung.

Meskipun Indonesia bukan penuntut langsung di perairan yang disengketakan ini, Indonesia telah menghadapi insiden dengan Tiongkok atas hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna.

Pengesahan klaim historis yang luas berpotensi membahayakan kedaulatan maritim Indonesia, dan menciptakan tantangan geopolitik bagi negara ini.

Secara ekonomi, masalah Okinawa dapat membawa implikasi yang signifikan bagi Indonesia. Baik Tiongkok maupun Jepang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia dan sumber investasi asing langsung yang penting.

Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap stabilitas ekonomi kedua negara tersebut dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, Indonesia perlu menerapkan strategi multi-cabang. Salah satu aspek dari pendekatan ini adalah dengan memperkuat peran diplomatik aktifnya.

Sejalan dengan kebijakan luar negeri 'bebas aktif' dan peran sentralnya di ASEAN, Indonesia harus memfasilitasi dialog dan negosiasi damai antara Tiongkok dan Jepang.

Memanfaatkan platform seperti KTT Asia Timur atau ASEAN Plus Three dapat bermanfaat dalam mengadvokasi resolusi damai ini.

Sejalan dengan upaya diplomatik ini, Indonesia, sebagai anggota terbesar ASEAN, harus memperkuat sentralitas asosiasi dalam mengelola isu-isu regional.

Potensi perselisihan antara Tiongkok dan Jepang tidak boleh mengalahkan kepentingan strategis ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian regional.

Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia juga harus memperkuat diplomasi hukumnya dengan mengadvokasi penggunaan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa teritorial, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi masalah Okinawa, tetapi juga membantu melindungi kepentingan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan.

Di sisi ekonomi, potensi konflik ini menggarisbawahi urgensi bagi Indonesia untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada satu negara.

Hal ini berarti secara aktif berusaha untuk memperluas jaringan perdagangan dan menjajaki pasar-pasar baru.

Terakhir, membangun ketahanan domestik adalah hal terpenting. Indonesia harus fokus pada penguatan kemampuan ekonomi, politik, dan pertahanannya untuk melindungi diri dari potensi pergeseran geopolitik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan industri strategis, berinvestasi dalam modernisasi pertahanan, dan memastikan stabilitas politik dalam negeri.

Pernyataan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang tampaknya berpotensi menimbulkan klaim implisit atas Okinawa, Jepang, membangkitkan spekulasi yang berdampak serius terhadap stabilitas geopolitik dan ekonomi regional, termasuk dampak yang signifikan terhadap Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan hubungan dekat dengan kedua belah pihak dan sejarah yang melibatkan klaim kedaulatan serupa, Indonesia berada dalam posisi genting, harus melakukan tarian diplomatik yang halus antara kepentingan pribadi, hubungan bilateral, dan stabilitas regional.

Penggunaan klaim sejarah oleh Tiongkok untuk menegaskan kedaulatan atas Okinawa bisa menjadi preseden yang meresahkan, karena menciptakan potensi pengecualian terhadap prinsip hukum internasional yang mengatur penentuan kedaulatan.

Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan dalam sistem internasional yang ada, tetapi juga membahayakan stabilitas di Asia Timur dan Tenggara, termasuk integritas teritorial Indonesia sendiri.

Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia perlu memperkuat posisi diplomatiknya dan memanfaatkan peran sentralnya dalam ASEAN untuk mendorong dialog dan negosiasi damai antara Tiongkok dan Jepang.

Selain itu, upaya untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya dan memperkuat ketahanan domestiknya menjadi penting, guna mengurangi dampak negatif dari potensi pergeseran kekuatan dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Strategi-strategi ini mencerminkan pentingnya Indonesia mempertahankan dan memperjuangkan pendekatannya yang berdasarkan hukum internasional, stabilitas regional, dan keberlanjutan ekonomi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh isu Okinawa.