China Gagal Buat Pakta Keamanan dengan 10 Negara Kepulauan Pasifik

SUVA, KOMPAS.com - Pembicaraan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan 10 negara Kepulauan Pasifik gagal mencapai kesepakatan mengenai pakta keamanan yang luas pada Senin (30/5/2022).

Kegagalan itu dikonfirmasi setelah peringatan tajam bahwa proposal tersebut akan mendorong kawasan Pasifik ke "orbit Beijing".

Baca juga: China dan Rusia Memveto Resolusi DK PBB untuk Korut, AS Mencak-mencak

Awalnya, sebuah pertemuan puncak virtual para pemimpin dan menteri luar negeri diharapkan akan membahas proposal untuk secara radikal meningkatkan keterlibatan China dalam keamanan, ekonomi dan politik .

Namun upaya itu tampaknya gagal setelah beberapa pemimpin regional justru menyuarakan keprihatinan yang mendalam.

"Seperti biasa, kami mengutamakan konsensus," kata co-host dan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama setelah pertemuan, menunjukkan bahwa kesepakatan luas akan diperlukan sebelum menandatangani "perjanjian regional baru".

Wang berada di ibu kota Fiji, Suva sebagai bagian dari rangkaian diplomatik 10 hari, saat Beijing berdesak-desakan dengan Washington dan sekutunya mencari pengaruh di Pasifik yang secara strategis vital.

Menjelang kunjungannya, China mengusulkan sebuah pakta keamanan yang akan membuat Beijing melatih aparat di Pulau Pasifik, terlibat dalam keamanan siber, memperluas hubungan politik, melakukan pemetaan laut yang sensitif, dan mendapatkan akses yang lebih besar ke sumber daya alam di darat dan di air.

Untuk memikat negara-negara kawasan, Beijing menawarkan bantuan keuangan jutaan dollar, prospek perjanjian perdagangan bebas China-Kepulauan Pasifik, dan akses ke pasar China yang luas berpenduduk 1,4 miliar orang.

Baca juga: China Akan Gelar Latihan Militer Lagi di Laut China Selatan, Tutup Area 100 Km Persegi

China telah menempatkan dirinya di Pasifik Selatan sebagai "negara berkembang utama" yang berdiri bahu-membahu dengan negara-negara kecil dan menengah.

Sebelum pertemuan itu, Presiden China Xi Jinping mengirim pesan bahwa China akan menjadi "saudara yang baik" bagi kawasan itu, dan bahwa mereka memiliki "nasib yang sama", menurut penyiar CCTV negara.

Namun dalam sebuah surat kepada para pemimpin regional lainnya, Presiden Negara Federasi Mikronesia David Panuelo memperingatkan bahwa perjanjian yang diusulkan itu "tidak jujur"

Dia menilai itu dapat "memastikan pengaruh China dalam pemerintahan" dan memberikan "kontrol ekonomi" dari industri-industri utama.

Setelah pertemuan tertutup Senin (30/5/2022), Wang tidak mengutip dokumen "Visi Pembangunan Bersama" yang diusulkan secara langsung, tetapi mengatakan kedua belah pihak akan "terus melakukan diskusi dan konsultasi yang berkelanjutan dan mendalam untuk membentuk lebih banyak konsensus tentang kerja sama."

Dia menambahkan: "China akan merilis dokumen posisinya sendiri" yang menyoroti "posisi dan proposisi kami sendiri serta proposal kerja sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik".

Wang malah mengumumkan bahwa 10 negara Kepulauan Pasifik telah menyetujui nota kesepahaman tentang inisiatif infrastruktur "Belt and Road Initiative" China, dan mendesak mereka yang khawatir dengan niat Beijing untuk tidak "terlalu cemas dan jangan terlalu gugup".

Baca juga: Menlu China Telepon Menlu RI, Koordinasikan Keberhasilan KTT G20