Zelensky Tak Bisa Hadiri Langsung KTT G20 di Indonesia: Saya Masih Harus Dampingi Rakyat Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri secara langsung KTT G20 dimana Indonesia menjadi tuan rumah presidensi tahun 2022 ini.

Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa tergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting. Tak hanya bagi ekonomi, tapi juga bagi hubungan antarnegara.

Ini disampaikan langsung Zelensky Jumat (27/5/2022) saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk "Heart-to-Heart, President Of Ukraine Volodymyr Zelenskyy Talks To Indonesia" yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Baca juga: Menlu China Telepon Menlu RI, Koordinasikan Keberhasilan KTT G20

"Dunia saat ini sedang menghadapi konflik. Ini akan menjadi lebih dalam serius. Krisis pangan dan energi mulai muncul. Saya kira G20 akan dapat mencari solusi atas semua ini," ujar presiden berusia 44 tahun ini.

"Saat ini perang ada di pusat Eropa. Tapi semua orang di dunia harus bersatu. Mulai dari politisi hingga diplomat, tak hanya ekonomi saja. Daripada mendukung federasi Rusia dan berdagang dengan mereka, kita harus mengupayakan agar mereka hentikan agresi," tambahnya.

Zelensky juga berpesan bahwa G20 harus bisa menghentikan perang. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu.

Baca juga: Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

"Saya tak bisa hadir pada KTT G20 karena saya harus bersama rakyat saya. Tapi bergabung secara online, mungkin bisa jadi opsi," tambahnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan, serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20.

Dalam cuitannya April lalu, Zelensky menulis: "Telah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas dukungan integritas kedaulatan dan teritorial, khususnya dengan posisi yang jelas di PBB."

Indonesia memang menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu, yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan ke Ukraina.

Baca juga: Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.