Aturan PBB Berubah: AS, China, Rusia, Perancis, dan Inggris Tak Bisa Pakai Hak Veto Sembarangan

Selain lima anggota tetapnya, Dewan Keamanan juga memiliki 10 anggota yang dipilih selama dua tahun, tanpa hak veto.

Di antara para co-sponsor resolusi tersebut adalah – selain Ukraina – ada Jepang maupun Jerman, yang berharap menjadi anggota tetap di Dewan Keamanan yang berpotensi mengalami perluasan.

Namun baik Brasil maupun India, dua kandidat potensial lainnya untuk posisi permanen di Dewan, tidak ada dalam daftar sponsor bersama yang diperoleh kantor berita AFP.

Baca juga: Sejarah Hak Veto PBB dan Kontroversi di Baliknya

Reformasi Dewan Keamanan PBB, yang ditugasi berdasarkan Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional, telah dibahas dan diperdebatkan selama lebih dari 40 tahun, dan menjadi komentar utama oleh negara-negara sebelum dan sesudah adopsi resolusi pada Selasa (25/4/2022).

Ada dukungan luas untuk pembenahan organ PBB yang paling kuat, untuk mencerminkan realitas global saat ini daripada struktur kekuatan internasional setelah Perang Dunia II pada 1945 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk.

Tetapi semua upaya sebelumnya, mulai tahun 1979, telah gagal. Pasalnya, persaingan antar negara dan kawasan telah menghalangi kesepakatan tentang ukuran, komposisi, dan kekuatan perluasan dewan.

Hak veto lima anggota tetap merupakan salah satu komponen agenda reformasi.

Sekarang, lebih dari 200 perbedaan dalam proposal Dewan Keamanan telah diveto, beberapa oleh lebih dari satu negara, menurut catatan PBB.

Subyeknya berkisar dari Perang Korea dan konflik Israel-Palestina hingga perubahan iklim, pelaporan tentang persediaan senjata, dan pemerintahan dari negara bagian Samudra Hindia, Komoro.

Bekas Uni Soviet dan penggantinya Rusia sejauh ini telah memberikan veto paling banyak, diikuti oleh AS. Jauh lebih sedikit yang dilemparkan oleh Inggris, China, dan Perancis.