Zelensky Bersedia Ukraina Jadi Netral dan Berkompromi atas Status Wilayah Donbass Timur

LVIV, KOMPAS.com - Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina bersedia menjadi netral dan berkompromi atas status wilayah Donbass timur sebagai bagian dari kesepakatan damai.

Hal itu disampaikannya pada Minggu (27/3/2022), bahkan ketika pejabat tinggi Ukraina lainnya menuduh Rusia berusaha untuk membagi negara mereka menjadi dua.

Baca juga: Rangkuman Hari ke-32 Serangan Rusia ke Ukraina, Serangan Balik di Kyiv, Upaya Membagi Dua Ukraina, Lviv Digempur Roket

Zelensky menyampaikan pesannya langsung kepada jurnalis Rusia dalam panggilan video yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Kremlin kepada media Rusia untuk tidak melaporkan.

Dia mengatakan kesepakatan apa pun harus dijamin oleh pihak ketiga dan dimasukkan ke dalam referendum.

"Jaminan keamanan dan netralitas, status non-nuklir negara kami. Kami siap melakukannya," katanya, berbicara dalam bahasa Rusia sebagaimana dilansir Reuters.

Akan tetapi, Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kyrylo Budanov, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin merebut bagian timur Ukraina, jelang upaya perundingan Rusia-Ukraina terbaru minggu ini di Turki.

"Faktanya, itu adalah upaya untuk menciptakan Korea Utara dan Selatan di Ukraina," katanya, merujuk pada pembagian Korea setelah Perang Dunia Kedua.

Baca juga: KABAR DUNIA SEPEKAN: Indonesia Tidak Depak Rusia dari KTT G20 | Pesawat China Eastern Airlines Jatuh

Zelensky mendesak Barat untuk memberikan tank, pesawat, dan rudal Ukraina untuk membantu menangkis pasukan Rusia.

Sementara dalam pidato video malamnya, dia pun bersikeras pada "integritas teritorial" Ukraina dalam setiap perundingan.

Dalam panggilan telepon dengan Putin pada Minggu (27/3/2022), Presiden Turki Tayyip Erdogan setuju untuk mengadakan pembicaraan minggu ini di Istanbul dan menyerukan gencatan senjata dan kondisi kemanusiaan yang lebih baik, kata kantornya.

Negosiator Ukraina dan Rusia mengonfirmasi bahwa pembicaraan langsung akan dilakukan.

Sementara itu, Pejabat Tinggi Amerika Serikat (AS) pada Minggu (27/3/2022) berusaha mengklarifikasi bahwa Washington tidak memiliki kebijakan perubahan rezim di Rusia, setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Putin "tidak dapat tetap berkuasa".

Baca juga: Palang Merah Internasional Bantah Bantu Evakuasi Paksa Warga Ukraina ke Rusia

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Biden hanya bermaksud bahwa Putin tidak dapat "diberdayakan untuk berperang" melawan Ukraina atau di mana pun.

Setelah lebih dari empat minggu konflik, Rusia gagal merebut kota besar Ukraina mana pun.

Pada Jumat (25/3/2022), Pejabat militer Rusia mengisyaratkan mengurangi ambisinya untuk fokus mengamankan wilayah Donbass, di mana separatis yang didukung Rusia telah memerangi tentara Ukraina selama delapan tahun terakhir.

Pada Minggu (27/3/2022), Seorang pemimpin lokal di Republik Rakyat Luhansk, yang memproklamirkan diri, mengatakan wilayah tersebut dapat segera mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia, seperti yang terjadi di Krimea setelah Rusia merebut semenanjung Ukraina pada 2014.

Rakyat Krimea memberikan suara besar untuk memutuskan hubungan dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia, sebuah referendum yang ditolak oleh sebagian besar dunia.

Baca juga: Rusia Disebut Ingin Membagi Ukraina Jadi 2 Negara Seperti Korea

Juru bicara kementerian luar negeri Ukraina juga menolak pembicaraan tentang referendum di Ukraina timur.

"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," kata Oleg Nikolenko kepada Reuters.