Myanmar Bantah Tuduhan Persekongkolan yang Berencana Bunuh Utusan PBB

NAYPYIDAY, KOMPAS.com - Kementerian luar negeri Myanmar mengatakan bantahan untuk AS pada Senin (9/7/2021).

Mereka mengataka  bahwa komplotan yang dituduhkan di New York terhadap duta besar PBB Kyaw Moe Tun, penentang junta yang berkuasa, tidak ada hubungannya dengan negara itu.

Semua yang terjadi merupakan kasus domestik AS.

Baca juga: Utusan Myanmar Peringatan PBB tentang Dugaan Pembantaian oleh Junta Militer

Dilansir CNN, hal ini adalah pernyataan pertama pemerintah militer sejak penangkapan dua warga negara Myanmar, terkait dengan dugaan persekongkolan tersebut.

Mereka juga menolak komentar yang dibuat dengan kecaman oleh AS, lewar duta besar untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

"Peristiwa itu adalah kasus domestik di AS. Penghakiman harus dilakukan di sana, menurut hukum AS. Itu tidak ada hubungannya dengan Myanmar," kata pernyataan itu, yang dibacakan di televisi pemerintah MRTV.

Sebelumnya, dua warga Myanmar telah ditangkap di negara bagian New York karena bersekongkol dengan seorang pedagang senjata di Thailand yang menjual senjata kepada militer Burma.

Tujuannya untuk membunuh atau melukai duta besar Myanmar untuk PBB di AS.

Baca juga: AS Tolak Rencana Pemilu yang Ditawarkan Junta Militer Myanmar

Pada Sabtu (7/8/2021), Thomas-Greenfield mengatakan plot itu cocok dengan "pola yang mengganggu" dari para pemimpin otoriter dan pendukungnya.

Mereka berusaha menganiaya lawan di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa AS berdiri dalam solidaritas dengan Kyaw Moe Tun dan memujinya punya "keberanian dan keberanian yang luar biasa".

"Myanmar menolak keras pernyataan Wakil Tetap AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield," kata kementerian luar negeri.

Dia menambahkan bahwa Kyaw Moe Tun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai duta besar Myanmar untuk PBB.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Ambil Alih Jabatan Perdana Menteri

Saat ini Kyaw Moe Tun menghadapi surat perintah penangkapan karena pengkhianatan karena telah menyuarakan dukungan untuk Pemerintah Persatuan Nasional bawah tanah.

Terlepas dari protes junta, Kyaw Moe Tun terus melayani di PBB, mewakili pemerintah sipil terpilih yang digulingkan oleh militer pada Februari.