Utusan Myanmar Peringatan PBB tentang Dugaan 'Pembantaian' oleh Junta Militer

Kompas.com - 06/08/2021, 05:45 WIB
Tangkapan layar dari video UNTV menunjukkan Duta Besar Myanmar di PBB, Kyaw Moe Tun, mengangkat salam tiga jari sebagai bentuk perlawanan kudeta Myanmar, saat mengakhiri pidatonya di Sidang Umum PBB pada Jumat (26/2/2021). UNTV via APTangkapan layar dari video UNTV menunjukkan Duta Besar Myanmar di PBB, Kyaw Moe Tun, mengangkat salam tiga jari sebagai bentuk perlawanan kudeta Myanmar, saat mengakhiri pidatonya di Sidang Umum PBB pada Jumat (26/2/2021).

NEW YORK, KOMPAS.com - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menolak meninggalkan jabatannya meskipun dipecat setelah kudeta Februari, telah memperingatkan badan dunia itu tentang "pembantaian yang dilaporkan" oleh junta militer.

Kyaw Moe Tun mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (3/8/2021) mengatakan 40 mayat telah ditemukan di kotapraja Kani pada Juli di daerah Sagaing di barat laut Myanmar.

Baca juga: Pasca-pertemuan di Jakarta, ASEAN Masih Belum Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar

Junta telah membantah pembantaian itu, sementara AFP belum dapat memverifikasi laporan secara independen, karena jaringan seluler terputus di wilayah terpencil.

Perwakilan tersebut menulis bahwa tentara menyiksa dan membunuh 16 pria di sebuah desa di kotapraja sekitar 9 dan 10 Juli, setelah itu 10.000 penduduk meninggalkan daerah tersebut.

Dia mengatakan 13 mayat lagi ditemukan pada hari-hari setelah bentrokan antara pejuang lokal dan pasukan keamanan pada 26 Juli.

Kyaw Moe Tun menambahkan bahwa 11 pria lainnya, termasuk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, tewas dan dibakar di sebuah desa terpisah pada 28 Juli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam surat itu, duta besar Myanmar untuk PPB mengulangi seruannya untuk embargo senjata global pada junta yang berkuasa, dan "intervensi kemanusiaan mendesak" dari komunitas internasional.

"Kami tidak bisa membiarkan militer terus melakukan kekejaman seperti ini di Myanmar," kata Kyaw Moe Tun kepada AFP.

"Sudah saatnya PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan."

Baca juga: ASEAN Akhirnya Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar, Bertugas Akhiri Kekerasan di Sana

 

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan kepemimpinan sipil pada 1 Februari. Militer Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menewaskan lebih dari 900 orang, menurut kelompok pemantau lokal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Video Pilihan

Sumber AFP
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Video Pilihan

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.