Ikuti Kebijakan Dua Anak ala China, Orangtua India Akan Dibayar untuk Sterilisasi

NEW DELHI, KOMPAS.com - Orangtua India dapat dibayar untuk disterilkan dalam proposal kebijakan dua anak bergaya China, untuk mengatasi populasi negara itu yang membengkak menjadi 1,3 miliar jiwa.

Pada Hari Populasi Dunia minggu lalu (11/7/2021), India mengusulkan serangkaian tindakan pengendalian populasi baru, menurut Times of India.

Aturan baru itu diharapkan akan diterapkan di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India yang memiliki 240 juta penduduk, dan Assam di timur laut India.

Baca juga: POPULER GLOBAL: Cara India Redakan Tsunami Covid-19 | Klaster Karaoke Plus-plus Singapura

Pengaplikasian proposal di seluruh negara bagian berupaya mengendalikan jumlah penduduk India yang meningkat pesat.

“Anak Benua” diperkirakan akan menyusul China sebagai negara terpadat di dunia pada 2027, sesuai dengan laporan PBB pada 2019.

Unicef memperkirakan sekitar 25 juta anak lahir setiap tahun di India, terhitung seperlima dari kematian tahunan dunia.

Kelahiran di Uttar Pradesh menyumbang sebagian besar dari pertumbuhan populasi ini. Jika negara bagian itu dianggap sebagai negara, maka Uttar Pradesh akan jadi negara terbesar kelima di dunia, tepat di belakang AS dan Indonesia.

The Sun mewartakan, Menteri Utama Uttar Pradesh Yogi Adityanath pada (11/7/2021) mengumumkan rancangan undang-undang tersebut, yang terbuka untuk konsultasi publik hingga Senin (19/7/2021).

“Peningkatan jumlah penduduk merupakan akar permasalahan utama termasuk ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian penduduk merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat yang maju,” tulis Adityanath di Twitter.

“Marilah kita pada Hari Kependudukan Sedunia berikrar untuk menyadarkan diri kita sendiri dan masyarakat akan masalah-masalah yang timbul dari pertambahan penduduk,” tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Negosiasi dengan India dan China untuk Impor Obat Penanganan Covid-19

Menurut Times of India, RUU tersebut bertujuan untuk mempromosikan kebijakan dua anak.

Konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi ini, termasuk dilarang mengikuti jajak pendapat badan-badan lokal dan dilarang menerima segala jenis subsidi.

Sementara insentif bagi mereka yang mematuhi kebijakan baru termasuk potongan pajak, subsidi untuk pembelian rumah, dan menerima uang kembali dari tagihan listrik dan utilitas mereka.

Setelah Senin (19/7/2021), RUU tersebut akan dipindahkan ke majelis legislatif Uttar Pradesh untuk dibaca dan diperdebatkan sebelum dapat ditulis menjadi undang-undang.

Di Assam, yang merupakan rumah bagi 36 juta orang, Menteri Utama Negara Bagian Himanta Biswa Sarma mengumumkan pada Minggu (18/7/2021) bahwa peta jalan "stabilisasi populasi" juga akan dikembangkan oleh pemerintah negara bagiannya.

Sarma mengisyaratkan bahwa dia mungkin akan memperkenalkan rencana untuk menjadikan memiliki dua anak sebagai norma. Caranya, dengan menahan subsidi dan tunjangan lainnya bagi mereka yang memilih untuk memiliki lebih dari dua anak.

Pada 2016, Assam mencatat tingkat kesuburan rata-rata 2,3 anak per keluarga, per statistik dari pemerintah India.

"Ledakan populasi di beberapa bagian Assam telah menjadi ancaman nyata bagi pembangunan negara bagian," kata Sarma kepada Hindustan Times, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Pasien Covid-19 Pertama India Terinfeksi Virus Corona Lagi