Kedua negara tersebut juga sekaligus menyerukan untuk menjunjung tinggi prinsip tidak ada campur tangan asing dalam urusan dalam negeri.
Baca juga: Militer Myanmar Dituding Sudah Berencana untuk Eksekusi Demonstran
Andrews, mantan anggota Kongres AS, mengatakan bahwa hak-hak dasar atas kebebasan berekspresi dan berkumpul ditolak di Myanmar.
Dia menyerukan untuk menjatuhkan sanksi multilateral pada para pemimpin junta militer dan Myanmar Oil and Gas Enterprise milik militer Myanmar.
Pendapatan perusahaan tersebut dari proyek gas alamnya ditaksir mencapai 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) tahun ini.
“Sanksi hanya akan benar-benar efektif jika disatukan dan dikoordinasikan,” kata Andrews.
Baca juga: Terungkap, Junta Militer Gunakan Senjata Perang untuk Bubarkan Demo Myanmar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.